Keterbatasan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen
OPINI

Keterbatasan BPSK dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen

BPSK memiliki setidaknya 4 keterbatasan dalam menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akhir diantaranya para pihak bersengketa tidak memenuhi para pihak yang ditegaskan dalam UU PK; para pihak bersengketa tidak bersepakat menyelesaikan sengketa melalui forum penyelesaian sengketa konsumen di luar BPSK; para pihak yang bersengketa terikat dalam pilihan forum yang disepakati dalam perjanjian dan forum tersebut bukan BPSK.

•Bacaan 5 Menit
AD
Penulis Opini

Pengantar

Hukumonline
Hukumonline

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan sebuah badan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK). Dalam kurun waktu 27 tahun keberlakuan UU PK, banyak putusan BPSK yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Salah satu yang ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah Agung yang membatalkan putusan BPSK adalah dikarenakan BPSK tidak berwenang memutuskan perkara wanprestasi antara pelaku usaha dengan konsumen akhir yang didasarkan pada perjanjian.

Hal ini tentunya perlu dikritisi, apakah benar BPSK tidak berwenang menyelesaikan sengketa wanprestasi yang didasarkan pada perjanjian? Bukankah hubungan hukum seorang konsumen akhir dengan pelaku usaha pada saat konsumen membeli barang (retail) didasarkan perjanjian?

Pembahasan

Pertama, yang perlu dipahami, substansi UU PK adalah mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen akhir, bukan mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, atau pelaku usaha dengan konsumen antara, sehingga secara normatif, berdasarkan penemuan hukum, sengketa antara pelaku usaha dengan pelaku usaha, atau sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akhir tidak diselesaikan menggunakan UU PK. Hal ini dapat dilihat dan dipelajari dari Putusan Nomor 291 K/Pdt.Sus-BPSK/2015, dimana para pihak yang bersengketa adalah antara pelaku usaha dengan pelaku usaha.

Kedua, BPSK dapat menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akhir sepanjang terdapat kesepakatan di antara pelaku usaha dengan konsumen akhir, dan para pihak harus sepakat untuk memilih cara penyelesaian sengketa (konsiliasi atau mediasi atau arbitrase) dan sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam forum BPSK. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 52 huruf a UU PK, juncto Pasal 3 huruf a Kepmenperindag 350/MPP/Kep/2001: “Tugas dan wewenang badan penyelesaian sengketa konsumen meliputi: melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi…..”.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Kepmenperindag menyatakan: “Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”. Berdasarkan Pasal 52 UU PK dan Pasal 3 huruf a Kepmenperindag 350/MPP/Kep/2001, harus disepakati oleh para pihak, dan bilamana tidak terjadi kesepakatan di antara para pihak maka, BPSK tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen akhir.

Tentang pentingnya kesepakatan para pihak ini ditegaskan dalam pertimbangan hakim di Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 132/Pdt.Sus/BPSK/2016/PN.Bkn, yang salah satu pertimbangnya menyatakan “Menimbang bahwa Pemohon Keberatan telah dapat membuktikan bahwa Pemohon Keberatan dan termohon Keberatan sebagai pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen Nomor: 40.7101401263 tanggal 24 Oktober 2014 beserta Ketentuan Syarat Umum Fasilitas Pembiayaan telah bersepakat untuk memilih domisili hukum pada Pengadilan Jakarta Selatan dan tidak sepakat untuk melakukan penyelesaian melalui cara Arbitrase oleh BPSK, sehingga BPSK Kabupaten Batu Bara tidak memiliki kewenangan  absolut ………”.

Demikian halnya dengan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 877/Pdt.Sus.BPSK/2018/PNMdn yang salah satu pertimbangannya menyatakan “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, serta berkas perkara dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan, menurut hemat Majelis tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan telah bersepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan.

Halaman selanjutnya:Ketiga, seperti yang telah...
bpsksengketa konsumen
Alusius Dwi Rachmanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info