Ketiadaan Lembaga PDP: Celah Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi
OPINI

Ketiadaan Lembaga PDP: Celah Hukum dalam Pelindungan Data Pribadi

Tanpa kehadiran Lembaga PDP, pelindungan data pribadi di Indonesia hanya sebatas norma di atas kertas. Fungsi pencegahan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa tidak dapat berjalan efektif. Pemerintah perlu segera merealisasikan pembentukan Lembaga PDP sesuai amanat UU.

•Bacaan 5 Menit
SN
Penulis Opini

Cujus est commodum, ejus debet esse incommodum—siapa yang memperoleh keuntungan, wajib pula menanggung kerugian. Ungkapan ini relevan untuk menggambarkan tanggung jawab atas pelindungan data pribadi di era digital. Kemajuan teknologi telah memberikan kemudahan luar biasa dalam mengakses, menyimpan, dan mentransmisikan data pribadi secara real time. Namun, di balik efisiensi tersebut, terdapat risiko serius: penyalahgunaan data pribadi yang berujung pada pelanggaran hak privasi individu, terutama ketika data diperoleh secara ilegal.

Salsa Nabila Hardafi. Foto: Istimewa
Salsa Nabila Hardafi. Foto: Istimewa

Berdasarkan data Sibermate.com, sejak Januari 2020 hingga pertengahan tahun 2024, tercatat sebanyak 156,8 juta data pribadi bocor di Indonesia. Bahkan menurut Databoks.co.id menjelaskan dalam skala global Indonesia masuk ke dalam 10 besar negara dengan insiden kebocoran data tertinggi. Di tengah tingginya angka pelanggaran ini, muncul pertanyaan mendasar: siapa yang seharusnya bertanggung jawab atas kegagalan pelindungan data pribadi di Indonesia?

Tanggung jawab Pengendali dan Prosesor Data

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur bahwa pengendali dan prosesor data pribadi memegang tanggung jawab utama untuk menjamin keamanan data yang mereka kelola. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 20 hingga Pasal 49 UU PDP. Mereka wajib menjamin integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data pribadi dalam setiap tahapan pengelolaan.

Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terus terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tersebut belum dilaksanakan secara optimal. Maka, peran institusi pengawasan menjadi krusial untuk mengisi celah penegakan dan kepatuhan.

Ketidakhadiran Lembaga PDP: Kekosongan Otoritas

UU PDP sebenarnya telah mengamanatkan pembentukan Lembaga Pelindungan Data Pribadi (Lembaga PDP) sebagai otoritas independen yang menyelenggarakan pelindungan data pribadi yang ditegaskan dalam Pasal 58 ayat (2) UU PDP. Namun hingga pertengahan 2025, lembaga ini belum juga dibentuk. Keterlambatan ini menimbulkan kekosongan otoritas fungsional dalam pencegahan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa atas kebocoran data pribadi.

Lembaga PDP dapat Mencegah Kegagalan Pelindungan Data Pribadi

Padahal, Lembaga PDP memiliki peran penting dalam mencegah kegagalan pelindungan data pribadi. Lembaga ini diberi kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan pelindungan data pribadi guna menjadi pedoman bagi pengendali dan prosesor data pribadi untuk mengelola data pribadi sebagaimana diatur dalam:

Pasal 59 huruf a UU PDP

“Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) melaksanakan: perumusan dan penetapan kebijakan dan strategi Pelindungan Data Pribadi yang menjadi panduan bagi Subjek Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi, dan Prosesor Data Pribadi.”

Halaman selanjutnya:Pasal 60 huruf a...
pelindungan data pribadiperlindungan data pribadidata pribadi
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info