Perlindungan Data Pribadi Bukan Lagi Opsional tapi Urgensi Nasional
Terbaru

Perlindungan Data Pribadi Bukan Lagi Opsional tapi Urgensi Nasional

Pemerintah menargetkan RPP PDP dapat rampung Juli ini.

CR 34
Bacaan 3 Menit
Suasana FGD & Sosialiasi Regulatory Compliance System (RCS) Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Hukumonline, Kamis (26/6/2025). Foto: CR34
Suasana FGD & Sosialiasi Regulatory Compliance System (RCS) Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Hukumonline, Kamis (26/6/2025). Foto: CR34

Perlindungan data pribadi (PDP) kian menjadi sorotan utama di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital di Indonesia. Dalam sebuah diskusi lintas lembaga yang melibatkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Komunikasi dan Digitalisasi (Kemkomdigi), ketiganya sepakat tata kelola data pribadi menjadi hal yang sangat krusial untuk segera diperkuat.

Kepala Departemen Pengawasan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Dino Milano Siregar menegaskan, komponen informasi pribadi seperti nama, alamat, hingga data medis dan kematian kini menjadi incaran aktor jahat digital. Menurutnya, data pribadi merupakan aset yang semakin bernilai dan mulai dikumpulkan secara sistematis oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

“Kita baru-baru ini mendengar adanya warga yang dibayar Rp800.000 hanya untuk memberikan foto retina. Bayangkan jika data biometrik seperti itu dikumpulkan terus selama 10-15 tahun. Itu bukan data biasa retina adalah data level tinggi, jauh lebih sensitif dari sekadar nama atau tanggal lahir," jelas Dino dalam FGD & Sosialisasi Regulatory Compliance System (RCS) Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama Hukumonline, Kamis (26/6/2025) kemarin.

Baca juga:

Menurutnya, saat ini masyarakat sering kali tanpa sadar menyerahkan informasi pribadi melalui aplikasi, game, maupun perangkat digital. Mulai dari sidik jari hingga tanggal lahir, semua bisa dikumpulkan tanpa kesadaran penuh pengguna. Oleh karena itu, Dino menilai PDP kini bukan hanya penting, tetapi sudah berada dalam tahap "sangat urgent".

Dalam pengawasan OJK terhadap sektor teknologi keuangan, dirinya menyampaikan bahwa regulasi terkait data pribadi sudah masuk dalam Peraturan OJK (POJK), termasuk prinsip pelaksanaan persetujuan eksplisit (explicit consent). OJK mewajibkan lembaga keuangan digital untuk memastikan bahwa setiap persetujuan dari pengguna harus diberikan secara sadar, bukan sekadar menekan tombol ‘Next’ atau ‘Saya Setuju’ tanpa membaca.

"Persetujuan eksplisit itu harus nyata, kami bahkan meminta dua kali konfirmasi 'Apakah Anda Setuju?' dan 'Apakah Anda yakin?' agar tidak ada alasan kelak bahwa persetujuan diberikan tanpa sadar," tegasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info