Lebih jauh lagi, fenomena ini juga dapat merusak pendidikan hukum bagi generasi muda. Mahasiswa hukum yang melihat senior mereka lebih sibuk mencari sensasi di ruang sidang bisa saja menganggap bahwa menjadi advokat bukan lagi soal kompetensi hukum, tetapi lebih kepada seberapa lihai seseorang dalam menciptakan kontroversi.
Jika tren ini dibiarkan, maka yang terjadi adalah kemunduran sistem hukum secara keseluruhan. Kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan akan semakin menurun, profesi advokat akan semakin kehilangan integritas, dan supremasi hukum akan semakin sulit ditegakkan.
Mengembalikan Marwah Ruang Sidang
Untuk mengembalikan kehormatan ruang sidang dan memastikan peradilan tetap berjalan secara profesional, diperlukan langkah-langkah konkret yang tidak hanya normatif, tetapi juga dapat diterapkan dalam praktik.
Pertama, organisasi advokat harus benar-benar serius dalam menegakkan kode etik profesi. Advokat yang kerap melanggar aturan dan mencoreng martabat profesinya harus dikenai sanksi tegas, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin praktik. Pengawasan tidak bisa hanya dilakukan di atas kertas, tetapi harus melibatkan pengawasan independen agar berjalan lebih transparan dan akuntabel.
Kedua, hakim perlu lebih tegas dalam menjaga ketertiban sidang. Kajian Sharyn Roach Anleu dan Kathy Mack (2019) menunjukkan bahwa hakim yang mampu mengelola ruang sidang dengan baik cenderung lebih dihormati oleh advokat dan bisa mengendalikan jalannya sidang dengan lebih efektif. Oleh karena itu, hakim perlu mendapatkan pelatihan khusus dalam mengelola konflik di ruang sidang agar bisa bertindak cepat dan tegas terhadap pihak yang mengganggu jalannya persidangan.
Ketiga, media harus lebih bertanggung jawab dalam memberitakan kasus hukum. Persidangan bukanlah ajang drama, tetapi proses pencarian keadilan yang harus dihormati. Oleh karena itu, media perlu menerapkan standar peliputan hukum yang lebih berimbang dan edukatif, serta tidak hanya menyoroti konflik atau pertengkaran yang terjadi di ruang sidang.
Keempat, masyarakat harus lebih cerdas dalam menyikapi kasus hukum. Pendidikan hukum perlu dimulai sejak dini melalui sekolah dan kampus agar masyarakat tidak hanya memahami hak-hak hukumnya, tetapi juga tidak mudah termakan berita sensasional. Selain itu, literasi hukum berbasis komunitas juga perlu digalakkan agar pemahaman masyarakat terhadap sistem hukum semakin baik.
