Kedua, Polri, Dinas Kesehatan, BPOM, dan BGN perlu memakai protokol bersama sejak awal kejadian. Sampel makanan, bahan baku, muntahan korban, rekam medis, catatan suhu, waktu produksi, jalur distribusi, dan dokumen pemasok harus diamankan dengan rantai penguasaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Keterlambatan beberapa jam saja dapat menghilangkan bukti penting.
Ketiga, apabila perkara berkaitan dengan SPPG yang berafiliasi dengan Polri, maka harus disertai pengawasan internal dan eksternal. Afiliasi SPPG dan potensi konflik kepentingan juga harus diumumkan kepada publik.
Keempat, Polri perlu menerbitkan perkembangan penanganan secara berkala: jumlah kejadian yang diselidiki, yang dinaikkan ke penyidikan, yang dihentikan beserta alasannya. Keterbukaan bukan intervensi terhadap penyidikan. Ia diperlukan untuk memastikan prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas (pertanggungjawaban kepada publik, red) yang justru diperintahkan oleh Undang-Undang Kepolisian.
Meski MBG mempunyai tujuan mulia, namun tujuan yang baik tidak memberikan kekebalan hukum kepada pelaksana program. Polri dapat ikut membantu menyediakan makanan bagi anak-anak. Akan tetapi, ketika makanan itu diduga mencederai mereka, Polri harus tegas pada tugas utamanya: mencari kebenaran, melindungi korban, dan menegakkan hukum tanpa membedakan siapapun pengelolanya. Wibawa Polri diukur dari keberaniannya mengusut setiap dapur yang bermasalah, termasuk yang membawa nama Polri sendiri.
*) Monang Sagala, Advokat-Mantan Kepala Divisi Pidana LBH Mawar Saron Tahun 2007
Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline
