Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva mengharapkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang baru lebih mengedepankan nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan dalam setiap forum pengambilan keputusan. Sebab, dirinya melihat kondisi saat ini nilai hikmat kebijaksanaan sebagai pengamalan sila ke-4 Pancasila mulai luntur karena elit lebih berorientasi pada posisi menang dan kalah dalam kancah politik.
“Saya melihat nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan mulai hilang sebagai akar budaya bangsa. Ini seharusnya dijaga, jangan dibiasakan menang-kalah,” ujar Hamdan di ruang kerjanya, Kamis (2/10) kemarin.
Hamdan menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dewasa ini sudah mengarah ke sistem liberal, sangat jauh dari demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai kekeluargaan. Ia melihat pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019 jauh dari cara-cara dialog yang tenang sesuai yang dikehendaki Pancasila. “Beberapa bulan terakhir ini, gejalanya seperti itu terus, menunjukkan ke arah demokrasi liberal,” kata Hamdan.
Karena itu, diharapkan pemimpin yang baru bisa merangkul anggotanya untuk tetap menerapkan nilai kebijaksanaan dalam kepemimpinannya. Baginya, semua perbedaan harus tetap bisa dibicarakan dengan terbuka dengan penuh kekeluargaan. “Pemimpin harus bisa memainkan perannya sedemikian rupa dengan mengutamakan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin,” pesannya.
Mantan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini membandingkan saat pasca reformasi 1999-2004, gesekan pandangan begitu keras terjadi. Namun, para politisi masih memegang teguh nilai kebijaksanaan dan mendahulukan kepentingan bangsa yang lebih besar, tidak mendahulukan kepentingan kelompok.
“Mau di forum sidang, forum lobi harus penuh suasana kekeluargaan, semua bisa didiskusikan. kalau tidak sepakat ya vote. Kalau tidak mau ambil keputusan ya sudah walk out, santai saja. Ini yang harus terus dibangun, tidak seperti saat ini (demokrasi liberal),” kritiknya.
“Sekeras-kerasnya demokrasi liberal terjadi pada tahun 1955. Ya model-model seperti sekarang ini. Itu liberal betul. Kita sepertinya tercerabut dari akar budaya berbangsa kita sendiri.”
Pria asal Nusa Tenggara Barat itu mengharapkan agar keanggotaan DPR periode 2014-2019 lebih selektif dalam membuat undang-undang. Sebab, dia melihat banyak UU yang dibentuk tanpa penelitian yang mendalam dan betul-betul dibutuhkan bangsa ini. “Kita harap ke depan lebih selektif, jangan buat undang-undang yang tidak perlu seperti UU Keolahragaan dan UU Pramuka. Ke depan harus lebih selektif dan berdasarkan agenda prioritas yang dibutuhkan bangsa ini. Misalnya, pembahasan dan pengesahan KUHAP dan KUHP, itu kan penting, itu prioritas sejak awal,” harapnya.
“Saya melihat nilai kebijaksanaan dan permusyawaratan mulai hilang sebagai akar budaya bangsa. Ini seharusnya dijaga, jangan dibiasakan menang-kalah,” ujar Hamdan di ruang kerjanya, Kamis (2/10) kemarin.
Hamdan menilai pelaksanaan demokrasi di Indonesia dewasa ini sudah mengarah ke sistem liberal, sangat jauh dari demokrasi Pancasila yang mengedepankan nilai kekeluargaan. Ia melihat pemilihan pimpinan DPR periode 2014-2019 jauh dari cara-cara dialog yang tenang sesuai yang dikehendaki Pancasila. “Beberapa bulan terakhir ini, gejalanya seperti itu terus, menunjukkan ke arah demokrasi liberal,” kata Hamdan.
Karena itu, diharapkan pemimpin yang baru bisa merangkul anggotanya untuk tetap menerapkan nilai kebijaksanaan dalam kepemimpinannya. Baginya, semua perbedaan harus tetap bisa dibicarakan dengan terbuka dengan penuh kekeluargaan. “Pemimpin harus bisa memainkan perannya sedemikian rupa dengan mengutamakan hikmat kebijaksanaan dalam memimpin,” pesannya.
Mantan politisi Partai Bulan Bintang (PBB) ini membandingkan saat pasca reformasi 1999-2004, gesekan pandangan begitu keras terjadi. Namun, para politisi masih memegang teguh nilai kebijaksanaan dan mendahulukan kepentingan bangsa yang lebih besar, tidak mendahulukan kepentingan kelompok.
“Mau di forum sidang, forum lobi harus penuh suasana kekeluargaan, semua bisa didiskusikan. kalau tidak sepakat ya vote. Kalau tidak mau ambil keputusan ya sudah walk out, santai saja. Ini yang harus terus dibangun, tidak seperti saat ini (demokrasi liberal),” kritiknya.
“Sekeras-kerasnya demokrasi liberal terjadi pada tahun 1955. Ya model-model seperti sekarang ini. Itu liberal betul. Kita sepertinya tercerabut dari akar budaya berbangsa kita sendiri.”
Pria asal Nusa Tenggara Barat itu mengharapkan agar keanggotaan DPR periode 2014-2019 lebih selektif dalam membuat undang-undang. Sebab, dia melihat banyak UU yang dibentuk tanpa penelitian yang mendalam dan betul-betul dibutuhkan bangsa ini. “Kita harap ke depan lebih selektif, jangan buat undang-undang yang tidak perlu seperti UU Keolahragaan dan UU Pramuka. Ke depan harus lebih selektif dan berdasarkan agenda prioritas yang dibutuhkan bangsa ini. Misalnya, pembahasan dan pengesahan KUHAP dan KUHP, itu kan penting, itu prioritas sejak awal,” harapnya.
