Kewenangan KPPU Menangani Persekongkolan Vertikal dalam Proses Tender
OPINI

Kewenangan KPPU Menangani Persekongkolan Vertikal dalam Proses Tender

Pembatasan terhadap kewenangan KPPU dalam menangani persekongkolan vertikal lebih cenderung untuk menghindari kesan bahwa KPPU mengambil kewenangan dari lembaga penegak hukum lainnya.

•Bacaan 7 Menit

Pengadaan barang/jasa merupakan kegiatan untuk mendapatkan barang/jasa yang diperlukan yang prosesnya dilakukan dari tahap identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima pekerjaan. Proses pengadaan barang/jasa merupakan proses yang sangat penting dan krusial untuk dilakukan demi menunjang kinerja atau kegiatan usaha dari pihak yang melakukan pengadaan barang/jasa dimaksud.

Kolase HMBC Rikrik Rizkiiyana (kiri) dan Berla Wahyu Pratama (kanan). Foto:  Istimewa
Kolase HMBC Rikrik Rizkiiyana (kiri) dan Berla Wahyu Pratama (kanan). Foto: Istimewa

Oleh karena itu, proses pengadaan barang/jasa harus dilakukan dengan terstruktur dan akuntabel agar dapat diperoleh penyedia barang/jasa yang terbaik agar dapat memenuhi barang/jasa yang dibutuhkan. Salah satu metode pemilihan penyedia yang dapat dilakukan dalam pengadaan barang/jasa adalah metode tender.

Tender yang diselenggarakan, khususnya oleh pemerintah atau BUMN, memiliki peranan yang sangat penting dalam suatu sistem perekonomian negara. Sehingga, diperlukan suatu proses tender yang jujur, transparan, adil, dan berorientasi pada kualitas layanan publik yang efektif dan efisien.

Meskipun demikian, masih banyak terdapat tindakan curang atau istilahnya disebut sebagai persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dalam proses tender. Tindakan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan dalam tender pemerintah atau BUMN, baik oleh peserta tender maupun panitia tender, tentu akan merugikan negara dengan adanya potensi pemborosan keuangan negara dan fasilitas barang dan/atau jasa yang di bawah standar yang diinginkan. Oleh karena itu memang perlu untuk dilakukan pengawasan dan penindakan bila terjadi kecurangan atau persekongkolan dalam proses tender dimaksud.

Di Indonesia, persekongkolan tender salah satunya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU 5/1999). Pasal 22 UU 5/1999 mengatur tentang larangan persekongkolan untuk menentukan dan/atau mengatur pemenang tender yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), selaku lembaga yang diberikan mandat oleh negara untuk mengawasi implementasi UU 5/1999, telah mengeluarkan Peraturan KPPU No. 2 tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 UU 5/1999 (Pedoman Pasal 22) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengertian yang jelas dalam pelaksanaan Pasal 22 UU 5/1999.

Dalam Pedoman Pasal 22, KPPU membagi 3 jenis persekongkolan tender yakni, persekongkolan horizontal (persekongkolan antara peserta tender), persekongkolan vertikal (persekongkolan antara peserta tender dengan panitia tender), dan gabungan antara persekongkolan horizontal dan vertikal.

Halaman selanjutnya:Dasar yang digunakan oleh...
persaingan usaha
HMBC Rikrik Rizkiyana

Kepala Subdirektorat Penanganan Perkara Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info