Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan, revisi UU No.27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang sedang dibahas Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak mementingkan nelayan.
"Draf revisi UU Pesisir dari KKP tidak menempatkan nelayan tradisional sebagai subyek penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya pesisir," kata Sekjen Kiara, Abdul Halim, Selasa (16/4).
Dalam revisi UU Pesisir, Kiara menyorot konsep perizinan berupa Izin Pemanfaatan Perairan Pesisir (IP3) dan Izin Pemanfaatan Ruang Perairan Pesisir (IPRP2). Kedua izin tersebut dinilai mirip dengan Hak Pengusahaan Perairan Pesisir (HP3) yang telah dibatalkan Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil uji materi UU Pesisir terdahulu.
Menurut Abdul Halim, tidak jauh berbeda dengan HP3. Karena subjek yang dapat diberikan untuk IP3 dan IPRP2 adalah orang baik berupa perseorangan maupun badan hukum.
Ia berpendapat, proses perizinan tersebut tidak menempatkan nelayan tradisional sebagai subjek penting dalam mengelola sumber daya pesisir. Sehingga akan terjadi persaingan dengan swasta untuk dapat memanfaatkan sumber daya pesisir.
Persaingan tersebut, lanjutnya, dapat berakibat adanya pembatasan akses. Antara lain dengan cara mengkriminalkan usaha pemanfaatan sumber daya pesisir yang terlebih dahulu ada namun masih tidak memiliki IP3 atau IPRP2.
Ia juga menyorot masih terjadinya konsep penguasaan areal lokasi wilayah pesisir yang sudah ditunjuk dalam izin-izin tersebut.
















