"Konsep penguasaan areal lokasi berpotensi menjadi pengkaplingan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan memberikan IP3 dan IPRP2 sebagai izin lokasi terhadap kegiatan usaha. Akibatnya terjadi eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil," katanya.
Abdul Halim menegaskan, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil harus mengedepankan prinsip dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam konteks ini, ujar dia, MK telah menjabarkan empat tolak ukurnya. Yakni kemanfaatan sumber daya alam bagi rakyat, tingkat pemerataan sumber daya alam bagi rakyat. Lalu, tingkat partisipasi rakyat dalam menentukan manfaat sumber daya alam, dan penghormatan terhadap hak rakyat secara turun-temurun.
Untuk itu, Kiara meminta Presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja Menteri Kelautan dan Perikanan. Karena draf revisi UU Pesisir yang diusung KKP bertolak belakang dengan amanah UUD 1945.
"Kemudian kepada DPR, Kiara mendesak untuk tidak melangsungkan pembahasan revisi UU 27 Tahun 2007. Karena hanya akan menghamburkan anggaran negara dan mengulangi kesalahan," katanya.
















