Kilas Balik Kinerja KPK Sepanjang 2021
Kaleidoskop 2021

Kilas Balik Kinerja KPK Sepanjang 2021

KPK menyadari sepenuhnya bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilaksanakan oleh KPK sendiri. Karenanya perlu orkestrasi, dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 4 Menit
Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron serta juru bicara KPK Ali Fikri, menyampaikan laporan Kinerja Tahun 2021 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (29/12). Foto: Res
Ketua KPK Firli Bahuri bersama Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dan Nurul Ghufron serta juru bicara KPK Ali Fikri, menyampaikan laporan Kinerja Tahun 2021 di Gedung Penunjang KPK, Jakarta, Rabu (29/12). Foto: Res

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan kinerjanya sepanjang 2021 pada Rabu (29/12). Ketua KPK Firli Bahuri menyampaikan situasi pandemi tidak menyurutkan upaya pihaknya mencegah serta menindak para pelaku kejahatan korupsi.

Sebagaimana dijabarkan dalam rencana strategis, tahun ini KPK berupaya mengarahkan seluruh sumber daya dengan menitikberatkan pada lima fokus area, yaitu korupsi pada sektor sumber daya alam, penegakan hukum, tata niaga, politik, dan pelayanan publik. Sehingga beberapa program dan kegiatan diarahkan untuk mendukung pencapaian target pada lima fokus area tersebut.

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dalam lima fokus area tersebut, KPK menerapkan trisula pemberantasan korupsi, yakni penididikan antikorupsi untuk menanamkan nilai-nilai integritas, sehingga kelak orang tidak memiliki keinginan untuk melakukan korupsi, strategi pencegahan sebagai upaya perbaikan sistem dan tata kelola untuk menutup celah dan peluang kesempatan korupsi, dan strategi penindakan untuk memberikan efek jera sekaligus mengoptimalkan pemulihan kerugian negara.  

Dalam melaksanakan ketiga strategi tersebut, KPK berharap dukungan kuat seluruh elemen masyarakat dan kerja sama dengan para pemangku kepentingan aparat penegak hukum, kementerian/lembaga, instansi pada pemerintah pusat maupun daerah, pelaku usaha. (Baca: KPK Siap Banding dalam Perkara Korupsi Pelindo II RJ Lino)

“KPK menyadari sepenuhnya bahwa pemberantasan korupsi tidak dapat dilaksanakan oleh KPK sendiri. Karenanya perlu orkestrasi, dukungan dan sinergi seluruh elemen masyarakat dalam pemberantasan korupsi, baik melalui upaya pendidikan, pencegahan, maupun penindakan memiliki peran yang sangat penting karena pemberantasan korupsi adalah sebuah komitmen, tanggung jawab, dan ikhtiar bersama, tidak hanya pada lingkup nasional, tapi juga global,” jelas Firli.

Pada penanganan perkara, hingga per 28 Desember 2021, KPK telah melakukan upaya penindakan tindak pidana korupsi dengan rincian penyelidikan sebanyak 127 perkara, penyidikan sebanyak 105 perkara, penuntutan sebanyak 108 perkara, inkracht sebanyak 90 perkara, eksekusi putusan sebanyak 94 perkara dan jumlah tersangka sebanyak 123 orang. Dari penanganan perkara tersebut, KPK berhasil melakukan asset recovery sebesar Rp374,4 miliar, terdiri dari Rp192 miliar disetorkan ke kas negara, Rp4,3 milliar disetorkan ke kas daerah, serta Rp177,9 miliar merupakan pemindahtanganan bpnt melalui penetapan status penggunaan dan hibah.

Berikut beberapa kasus yang menjadi perhatian publik yaitu perkara bansos, yang telah memutus mantan menteri sosial dinyatakan terbukti bersalah dengan vonis 12 tahun, dan uang pengganti Rp 14.5 miliar, perkara probolinggo, yang melibatkan 22 tersangka, perkara muara enim, yang melibatkan 26 tersangka, perkara lampung tengah, yang menetapkan wakil ketua dpr as sebagai tersangka, sebagai hasil pengembangan dari penanganan perkara suap tanjung balai.

Kemudian, perkara korporasi, yang melibatkan PT Adonara Propertindo terkait perkara pengadaan tanah Munjul/BUMD dan perkara TPPU, yang melibatkan 4 perkara antara lain pengurusan perkara di MA, proyek di Buru Selatan, jual-beli jabatan pemda Probolinggo dan suap pajak.

KPK juga ikut berperan aktif dalam berbagai upaya pemberantasan korupsi pada skala global, diantaranya melalui konferensi dan forum internasional serta persiapan presidensi indonesia dalam G20 periode 2021 - 2022.

Dalam kesempatan sama, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyampaikan pihaknya mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan negara dan pengelolaan keuangan negara yang anti-korupsi yang diukur melalui survei penilaian integritas (SPI). Selain itu, KPK mengukur keberhasilan perbaikan sistem tata kelola pencegahan korupsi pada pemerintah daerah dari jumlah penyelenggara negara yang menjadi tersangka dibandingkan dengan jumlah pemda yang didampingi dimana tercatat 9 penyelenggara negara dari 542 daerah yang didampingi atau sebesar 98,34%.

Sedangkan upaya KPK dalam mendorong penyelamatan keuangan negara dan keuangan daerah dilakukan dengan cara mendorong organisasi perangkat daerah terkait pada masing-masing pemda agar melakukan penyelamatan keuangan dan aset daerah, rapat koordinasi sertifikasi dan penertiban aset dengan melibatkan pemda, bpn di seluruh wilayah, audiensi dengan kejaksaan dan kepolisian terkait kerjasama penyelesaian aset bermasalah dan penagihan tunggakan pajak.

Kemudian, KPK juga melakukan monitoring penagihan piutang pajak daerah kepada seluruh pemda, menandatangani dan mendeklarasikan pakta integritas pengembalian aset baik bergerak maupun tidak bergerak segera setelah pn tidak lagi menjabat.

Capaian penyelamatan keuangan negara/daerah tahun 2021, sejumlah total Rp35.965.210.077.508.  Jumlah tersebut diperoleh dengan rincian berupa piutang pendapatan asli daerah (PAD) yang berpotensi tidak tertagih sejumlah Rp4.952.126.642.195, pensertifikatan aset sejumlah Rp11.222.298.928.43, penyelamatan aset (pemulihan/penertiban aset daerah) sejumlah Rp10.318.185.982.907, penyelamatan aset daerah - psu (fasos-fasum) sejumlah Rp9.472.598.523.971.

“KPK juga terus mendorong peningkatan monitoring prevention centre (mcp) oleh pemerintah daerah dengan 8 area intervensi yaitu perencanaan dan penganggaran apbd, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan apip, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah,” jelas Alexander.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyampaikan sebagaimana amanat UU Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pegawai KPK adalah aparatur sipil negara. Selanjutnya, berdasarkan UU tersebut dan Peraturan Pemerintah (PP) 41/2020 tentang tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dan Peraturan Komisi Nomor 1 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN, KPK menyelenggarakan proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.  

KPK telah merampungkan seluruh proses alih status pegawai pada 1 Oktober 2021 dan melaksanakan pelantikan kepada seluruh pegawai yang dinyatakan lulus dan memenuhi syarat menjadi ASN. Sehingga, struktur KPK saat ini terdiri atas 1.552 orang dengan rincian Dewan Pengawas sebanyak 5 orang, pimpinan sebanyak 5 orang, PNS KPK (alih status) sebanyak 1.286 orang, PNS KPK (PNYD yang mutasi menjadi PNS KPK) sebanyak 34 orang, PNYD sebanyak 222 orang.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info