Selain itu, pandemi juga memaksa organisasi untuk beradaptasi dengan teknologi digital. Banyak program kerja yang awalnya dirancang untuk dilakukan secara tatap muka, akhirnya diubah menjadi kegiatan daring. Bahkan, perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus dilaksanakan secara virtual dengan melibatkan alumni dari seluruh penjuru negeri.
"Kami tetap aktif mengadakan seminar nasional, diskusi kelompok, dan berbagai kegiatan lainnya melalui Zoom," imbuhnya.
Setelah pandemi mulai mereda, fokus organisasi beralih pada konsolidasi dan penguatan struktur. Salah satu langkah besar yang diambil adalah pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) di berbagai wilayah, seperti Jawa Tengah dan Palembang, untuk memobilisasi alumni di daerah-daerah.
Ketua Umum IKAFH Undip Periode 2021-2025, Ahmad Redi (kedua dari kiri) saat menandatangi naskah kerja sama antara DPP IKAFH Undip dan Hukumonline.
"Kami menyadari bahwa alumni Fakultas Hukum Undip tersebar di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Tantangan besar kami adalah bagaimana menghimpun mereka dalam satu wadah," ujarnya. Untuk itu, IKAFH Undip meluncurkan program digitalisasi database alumni, yang kini telah berhasil mengumpulkan lebih dari 2.000 data alumni.
IKAFH Undip juga meluncurkan Kartu Tanda Anggota (KTA) sebagai identitas resmi alumni. Digitalisasi ini, kata dia, tidak hanya memudahkan kami mengelola data, tetapi juga membuka peluang bagi alumni untuk saling terhubung dan berkolaborasi.
Di bawah kepemimpinan Redi, IKAFH Undip meluncurkan berbagai program unggulan yang memberikan dampak nyata. Salah satunya adalah program “Mas Mbak Asuh” yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa FH Undip. Program ini ditujukan untuk membantu mahasiswa berprestasi, mahasiswa kurang mampu, dan mereka yang memiliki bakat di bidang tertentu.
