Selain melakukan litigasi, ada juga LBHK yang melakukan perjuangannya dengan melakukan kajian hukum. Laboraturium Konsultasi dan Pelayanan Hukum (LKPH) Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) misalnya. LKPH UMM mengkaji UU Advokat dan hasil kajian itu digunakan untuk mengajukan permohonan judicial review di Mahkamah Konstitusi.
Sejarah dan pendanaan
Bentuk pemberian bantuan hukum merupakan salah satu wujud pengabdian kampus kepada masyarakat yang dikaitkan dengan perwujudan dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Kisah awal mula berdirinya bantuan hukum kampus dimulai sejak tahun 50-an. UI dan Unpad sudah mulai merintis upaya pemberian bantuan hukum kampus sejak sekitar 1950-an. Sedangkan bantuan hukum di kampus Universitas Tarumanegara, menurut Rochdianto, salah satu mantan staf di Pusat Penyuluhan Konsultasi dan Bantuan Hukum Untar sudah dirintis sekitar tahun 1962.
Untuk menunjang keberadaan LBHK, masing-masing universitas memiliki kebijakan yang berbeda-beda. UI memberikan dana bagi dosen-dosen yang aktif di LKBH sebesar Rp.300.000,- per dosen. Sedangkan dana di Unpad cenderung lebih kecil. Tiap-tiap dosen hanya diberikan Rp.25 ribu tiap bulannya, itupun belum dipotong pajak.
Perbedaan jumlah dari kedua universitas negeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti pengalihan UI menjadi BHMN. Namun, sebenarnya, ada Keputusan Menteri Kehakiman No.M01.UM.08.10 Tahun 1981 tentang Petunjuk Pelaksanaan Proyek Konsultasi bantuan Hukum Fakultas Hukum Negeri.
Dalam Kepmen tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) ditunjuk sebagai badan yang menyelenggarakan proyek tersebut, termasuk memberikan kucuran dana. LBHK akan menerima dana setelah selesai memberikan jasa konsultasi dan atau bantuan hukum dengan persetujuan BPHN.
Tidak jelas apakah Kepmen itu saat ini masih berlaku atau sudah dicabut. Ketua BPHN, Romli Atmasasmita ketika dihubungi, menyatakan tidak mengetahui urusan pendanaan bagi universitas negeri. Tidak ada dana yang didistribusi untuk bantuan hukum kampus, ujar Romli kepada hukumonline.
