Bagi fakultas hukum universitas swasta, dana yangdikucurkan bagi LBHK bervariasi. LBH Pengayoman Unpar mendapat alokasi dana sebesar Rp.500 ribu tiap bulannya. Dana tersebut diberikan oleh Yayasan Unpar untuk menunjang kebutuhan LBHK. Menurut Dewi, dana yang diberikan cukup untuk membeli kepentingan alat tulis kantor dan biaya konsumsi apabila ada sidang yang harus dihadiri.
Kurangnya minat mahasiswa
Selain untuk melayani masyarakat, ada berbagai macam alasan untuk mendirikan lembaga bantuan hukum kampus. Salah satunya adalah untuk memberikan pengetahuan praktek dilapangan bagi mahasiswa fakultas hukum.
Ironisnya, ternyata tidak banyak mahasiswa yang magang di lembaga bantuan hukum kampus. Berdasarkan pengamatan hukumonline, rata-rata di LBHK hanya ada 5 sampai 17 orang yang magang di LBHK. Itupun tidak semuanya aktif datang ke LBHK.
Menurut Rosa maupun Agus, magang di LBHK dianggap tidak menarik oleh mahasiswa. Minimnya dana LBHK menjadi alasan. Magang di LBHK secara finansial tentu kurang menguntungkan ketimbang magang di kantor pengacara, misalnya. Karena itu, menurut Rosa, mahasiswa yang magang di LKBH UI umumnya akan terseleksi secara alamiah.
Artinya, ia menyimpulkan, tidak semua mahasiswa dapat bertahan dengan kondisi keuangan sebuah LBHK yang pas pasan. Tidak ada transport maupun uang makan ketika harus pergi membela klien ke pengadilan.
Dana yang dicairkan dari universitas hanya diberikan pada dosen-dosen yang aktif berperan di LBHK. Tidak banyak dana yang dikeluarkan universitas untuk menunjang eksistensi sebuah LBHK.
Selain itu, sebagai lembaga bantuan hukum cuma-cuma, tentu saja LBHK tidak bisa berharap mendapat imbalan dari jasa konsultasi maupun litigasi yang diberikan. Pengamatan hukumonline semua LBHK tidak mengenakan biaya yang besar untuk konsultasi bahkan ada juga yang tidak memungut bayaran. Kalaupun memungut bayaran, besarannya hanya Rp.10.000 sampai Rp.50.000,-.
