Sejumlah organisasi yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggelar diskusi dan merilis catatan akhir tahun 2023 tentang kondisi demokrasi, hukum, dan hak asasi manusia (HAM), Kamis (28/12/2023) kemarin. Koalisi memandang demokrasi Indonesia di era pemerintahan Presiden Jokowi mengalami kemunduran serius, yang ditandai adanya kembalinya negara kekuasaan dan pengabaian terhadap HAM dimana puncaknya untuk kepentingan politik elektoral.
Koordinator KontraS Dimas Bagus Arya mengatakan situasi penghormatan HAM dan demokrasi dalam 9 tahun terakhir mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini berkorelasi dengan pengabaian tanggung jawab penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang hingga kini belum kunjung dituntaskan secara berkeadilan. Faktor lain penutupan ruang sipil yang dilandasi semakin sempitnya ruang berpendapat dan berpikir serta berekspresi.
“Ruang-ruang itu ditutup dengan makin maraknya fenomena pembungkaman, represivitas, serangan digital dan kriminalisasi terhadap para pembela HAM, pembela lingkungan, jurnalis, pegiat anti korupsi dan akademisi,” ujar Dimas Bagus Arya dalam keterangannya, Kamis (28/12/2023).
Baca Juga:
- Penunjukan Gubernur dalam RUU Daerah Khusus Jakarta Bentuk Kemunduran Demokrasi
- YLBHI: Revisi Kedua UU ITE Masih Memuat Pasal-Pasal Bermasalah
Direktur Imparsial Gufron Mabruri melanjutkan kemunduran demokrasi dan HAM sesuatu yang faktual, bukan mengada-ngada. Demokrasi yang dibangun sejak 1998 yang seharusnya semakin terkonsolidasi, di era pemerintahan Jokowi justru mengalami kemunduran yang serius. Demokrasi substantif yang mengedepankan nilai-nilai kebebasan dan HAM “dikorupsi’ oleh perilaku elit politik yang pragmatis.
Koalisi melihat kondisi kemunduran demokrasi, kebebasan, dan HAM tidak bisa dilepaskan dari prioritas kebijakan Jokowi sejak awal pemerintahannya yang memprioritaskan pembangunan ekonomi berorientasi pertumbuhan. Model pembangunan ini memberi ruang pada investasi modal asing dan tidak berpihak pada rakyat. Hal ini tercermin dari proyek nasional dan berbagai pembangunan infrastruktur yang meminggirkan hak-hak rakyat.
“Untuk mengamankan kepentingan pembangunan itu segala upaya dilakukan termasuk mengabaikan pembangunan politik, demokrasi, hukum, dan HAM,” ujar Gufron.