Dalam beberapa waktu terakhir, isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk 3 periode terus bergulir. Kedua isu tersebut terus menuai protes penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya, Koalisi Bersihkan Indonesia yang menolak tegas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi untuk 3 periode. Koalisi Bersihkan Indonesia diantaranya Greenpeace, JATAM, WALHI Eknas, ICEL, YLBHI, ICW, dan lain-lain.
Perwakilan dari Walhi, Zenzi Suhadi mengatakan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur yang mulai berproses bukanlah aspirasi rakyat Indonesia. Ada 144 izin tambang, sawit dan hutan itu lebih dari 50 persen ditunjuk menjadi kawasan IKN yang ruang tanahnya dikuasai perusahaan oligarki dan sebagian besar pemilik adalah elit politik dan berada di Istana.
“Lalu, muncul sekarang penundaan pemilu? Ini seolah-olah menempatkan Indonesia sebagai ‘restoran’ yakni tambah menu dan tambah tempat duduknya. Makanya, yang mereka khawatirkan IKN belum selesai pada tahun 2024,” ujar Zenzi dalam diskusi bertema “Pernyataan Terbuka Sikap #BersihkanIndonesia Terkait Wacana Penundaan Pemilu dan Perpanjangan Periode Jabatan Presiden-dalam konteks Demokratisasi Energi”, Jumat (18/3/2022) kemarin.
Baca:
- 2 Jenis Penundaan yang Diatur UU Pemilu
- Konsekuensi Hukum Penundaan Pemilu 2024
- Penundaan Pemilu Dinilai Bentuk Pelanggaran Konstitusi Serius
“Tiga tahun ini kita ditunjukkan kekuasaan mulai membangkang konstitusi. Mereka sedang memikirkan mendeklarasi bahwa Indonesia negara kekuasaan. Kita harus betul-betul mencermati apa yang sedang dikerjakan elit politik saat ini,” ujarnya.
Ketua YLBHI, Muhammad Isnur mengatakan kekuasaan itu punya telinga, tetapi tidak mau mendengar. Saat ini tidak hanya pemerintah dan DPR saja yang melakukan kecacatan dalam kebijakannya, tetapi juga Mahkamah Konstitusi (MK). “Saat ini terus berlangsung pengkhianatan konstitusi. Ini penting untuk disuarakan. Kedaulatan bukan di tangan oligarki, tapi di tangan rakyat,” serunya.
Perwakilan dari Greenpeace, Tata Mustasya mengatakan saat ini Indonesia tengah mengalami krisis energi, iklim, krisis keadilan, hingga krisis demokrasi. “Beberapa hari ini kita semua harus mengejar Pak Luhut untuk membuka big data yang mengatakan jutaan masyarakat mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi. Kita harus mewujudkan Indonesia tanpa oligarki,” harapnya.