Pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang mewacanakan hapus hukuman para koruptor menuai kritik berbagai pihak. Pemberian maaf koruptor tersebut justru dikhawatirkan memperburuk perlawanan terhadap korupsi yang saat ini semakin melemah. Kritik ini disampaikan Kelompok Masyarakat Sipil Antikorupsi yang terdiri atas Kemitraan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Transparency International (TI) Indonesia, Yayasan ASA Indonesia, Pergerakan Difabel untuk Kesetaraan (PerDIK) Sulawesi Selatan, Komite Pemantau Legislatif (KOPEL) Indonesia, YASMIB Sulawesi, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Sumatera Utara, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta dan Koalisi Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya.
“Pengampunan kepada koruptor tersebut dapat dipastikan akan semakin memperburuk kondisi perlawanan terhadap korupsi yang kini telah melemah. Kondisi tersebut jelas juga tak menguntungkan pemerintahan Prabowo Subianto karena wabah korupsi juga mengancam program-program strategis pemerintah,” ungkap Direktur Eksekutif Kemitraan, Laode M Syarif dalam keterangan tertulisnya, Selasa (24/12/2024).
Baca Juga:
YLBHI Catat Sejumlah Kebijakan Era Jokowi Langgar Prinsip Hukum dan HAM
Catahu Legislasi 2020-2024, PSHK: Otokratik dan Keterlibatan Publik Dipersempit
Selain itu, pernyataan Prabowo tersebut tidak sejalan dengan makna kejahatan korupsi yang dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Karena sifatnya yang luar biasa, maka perlu ada upaya luar biasa pula yang wajib dilakukan oleh Pemerintah. “Bila tidak, maka upaya memberikan efek jera pada koruptor semakin jauh panggang dari api,” lanjutnya.
Untuk itu, dalam memberikan efek jera bagi koruptor, pemerintah patut diduga tidak melakukannya dalam koridor yang luar biasa. Jika pemerintah serius ingin mengoptimalkan pengembalian kerugian yang diakibatkan praktik korupsi, alih-alih memberi pengampunan, pemerintah semestinya segera merealisasikan pengesahan RUU Perampasan Aset yang telah molor sejak 2012 lalu.
Kepala Divisi Pelayanan Publik dan Reformasi Birokrasi Indonesia Corruption Watch Almas Sjafrina mengatakan RUU tersebut patut dilihat juga sebagai upaya pemulihan keuangan negara terhadap kerugian kejahatan ekonomi, termasuk korupsi. Jika aturan tersebut disahkan, maka koruptor tidak perlu lagi untuk mengembalikan kerugian negara secara sukarela.
“Sebab, telah ada mekanisme hukum yang ditempuh agar pengembalian kerugian negara jauh lebih optimal,” ujarnya.
