Masalah lain muncul pada tata kelola organisasi yang jauh dari prinsip good governance. Transparansi dan akuntabilitas tidak berjalan sebagaimana mestinya, termasuk dalam hal pengelolaan anggaran. Sistem kepegawaian pun tak lepas dari sorotan, di mana perekrutan, mutasi, hingga promosi kerap tidak didasarkan pada meritokrasi, melainkan kepentingan tertentu.
Lingkup tugas Polri yang terlampau luas juga menimbulkan persoalan tersendiri menurutnya. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, kepolisian dibebani tugas pelayanan masyarakat hingga menjaga keamanan dan ketertiban umum. Persoalan lain adalah penggunaan kekuatan secara berlebihan, represif, dan sewenang-wenang, terutama dalam menangani aksi demonstrasi.
Keberadaan Korps Brigade Mobile (Brimob) pun dinilai tidak relevan dalam konteks institusi kepolisian. Sebab instrumen ini menyerupai perangkat militer dengan teknik, perlengkapan, hingga taktik operasi yang sering digunakan menghadapi warga dalam konflik agraria maupun sumber daya alam.
“Di sisi lain, komitmen kepolisian terhadap penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia masih sangat lemah. Nilai-nilai demokrasi, kesetaraan, inklusivitas, serta prinsip negara hukum kerap terabaikan. Hal ini diperparah oleh kultur penegakan hukum yang tebang pilih, penelantaran perkara, hingga praktik koruptif,” ujarnya.
Senada, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Indonesia, Ray Rangkuti menambahkan isu reformasi kepolisian sebenarnya menjadi sorotan publik dalam aksi massa akhir Agustus lalu. Namun, Presiden Prabowo dinilai gagal merespons aspirasi tersebut dalam beberapa pidatonya.
“Dalam tiga kali pidato presiden sepanjang 25-31 Agustus, sama sekali tidak menyinggung tuntutan publik soal reformasi polisi. Fokusnya hanya pada imbauan agar masyarakat tenang dan percaya pada presiden,” ujar Ray.
Ia mengkritik tokoh agama dan pemuda yang bertemu presiden, karena tidak menyampaikan aspirasi massa terkait reformasi kepolisian. Ia melihat ada gap antara elite yang bertemu presiden dengan suara massa di lapangan. Padahal mayoritas yang turun ke jalan adalah anak muda.
