Sidang Paripurna DPR secara resmi membuka masa persidangan III tahun sidang 2024-2025. DPR dan alat kelengkapannya kembali bekerja menjalankan tugas dan fungsinya di bidang legislasi setelah reses. Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pembahasan revisi UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terus bergulir.
Komisi III bakal menyambangi berbagai organisasi masyarakat sipil dan kalangan akademisi untuk menyerap aspirasi. Soal aspirasi yang meminta pembahasan revisi KUHAP jangan terburu-buru, Habiburokhman mengatakan pembahasan dilakukan secara segera maksudnya dalam konteks positif. Sebab KUHAP yang berlaku saat ini menuai beragam persoalan.
“Setiap hari ada orang yang menderita karena KUHAP yang berlaku saat ini mungkin ada yang meninggal karena disiksa tapi tidak ketahuan, ada yang dipenjara ditahan sewenang-wenang tapi tak terekspos,” katanya kepada awak media di ruang sidang Komisi III DPR, Kamis (17/4/2025).
Baca juga:
- Menimbang Peran Strategis Advokat dalam RUU KUHAP sebagai Pelindung HAM
- Komisi III DPR Beberkan 7 Substansi Baru RUU KUHAP
Politisi partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu menyebut persoalan akan terus terjadi jika KUHAP yang ada saat ini masih berlaku. Dia berharap jangan ada upaya untuk membuat lambat proses pembahasan revisi KUHAP.
“Menurut kami harus cepat,” ujarnya.
Dia mengatakan ketentuan yang diatur dalam KUHAP cukup memprihatinkan. Sangat mudah menetapkan tersangka, dan mengkriminalisasi. Mekansime pra peradilan nyaris tak berguna karena sifatnya hanya formil dan administratif. KUHAP saat ini tidak mengatur tentang restorative justice. Tidak memberi perlindungan terhadap kelompok rentan.
Menurut Habiburokhman persoalan ini harus segera diakhiri. KUHAP tidak memberikan pengaturan yang adil. Dia mencontohkan kasus di Palu, di mana tahanan meninggal dan aparat berdalih karena sakit. Tapi ternyata dari bukti rekaman CCTV ditemukan ada penganiayaan. KUHAP absen mengatur pengawasan salah satunya CCTV, sehingga masalah ini luput dari pantauan.
“Ini sangat urgen mengganti KUHAP dengan yang baru karena tidak menciptakan keadilan dalam proses pidana,” urainya.
Habiburokhman menyebut draf revisi KUHAP memuat sejumlah hal penting seperti memperkuat hak-hak tersangka, hak membela diri, perlindungan hukum, bebas dari intimidasi, dan memperkuat hak-hak advokat. Selama ini advokat hanya bisa mendampingi kliennya yang berstatus tersangka. Pendampingan tidak bisa dilakukan advokat ketika kliennya masih posisi saksi.
“Draf revisi KUHAP mengatur advokat bisa mendampingi klien sejak statusnya sebagai saksi. Advokat bisa menyampaikan keberatan jika ada intimidasi dan berbagai hak-hak lainnya,” paparnya.
Selain itu Habiburokhman menjelaskan KUHAP yang berlaku saat ini tidak mengatur jelas parameter penahanan dan penetapan tersangka. Setidaknya ada 3 hal yang menjadi alasan penahanan yakni khawatir melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan menghilangkan alat bukti. Penyidik pasti merasa khawatir terhadap ketiga hal itu sehingga perlu melakukan tindakan penahanan. Draf revisi KUHAP mengatur sebelum dilakukan penahanan harus dibuktikan dulu secara objektif tiga kekhawatiran itu.
“Harus dibuktikan ada upaya melarikan diri, mengulangi tindak pidana, dan upaya menghilangkan alat bukti,” imbuhnya.
Menurut anggota dewan berlatar belakang profesi advokat itu, arah revisi KUHAP secara umum menyempurnakan sistem hukum acara pidana, bukan memindahkan kewenangan antar institusi penegak hukum.
“Jadi kalau mau menahan harus ada syarat yang terukur dan jelas, bukan subjektif,” katanya.
Dalam kesempatan itu anggota Komisi III DPR dari fraksi Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, mengatakan pembahasan revisi KUHAP harus segera dilakukan karena UU No.1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) akan berlaku pada 2 Januari 2026. Berlakunya aturan hukum pidana nasional itu harus dibarengi dengan KUHAP baru.
“Jadi antara hukum material dan hukum acara harus paralel,” katanya.
Hinca mengatakan setidaknya pembahasan revisi KUHAP perlu waktu 2 kali masa persidangan dan ditarget paling lambat selesai akhir tahun ini. “Agar pelaksanaan KUHP bersamaan dengan KUHAP baru,” tutupnya.
