Ketujuh, diperlukan teknik inovatif guna mendeteksi pratik penyuapan ini. Disarankan, makin banyak negara menggunakan teknik investigasi berbasis intelijen untuk mendeteksi praktik penyuapan.
Kedelapan, menerapkan tanggung jawab korporasi jika dinyatakan terlibat. Kesembilan, melibatkan swasta untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya, diakui adanya adopsi oleh negara-negara peraturan yang dapat diterapkan korporasi untuk membuat sistem kendali internal guna mencegah praktik penyuapan.
Kesimpulan kesebelas, larangan bagi perusahaan dan individu yang terlibat korporasi untuk melintas di negara lain dan mengikuti proyek dari negara tersebut. Butir kesimpulan kedua belas adalah dikembangkannya pemahaman, penyuapan pejabat asing tidak semata-mata untuk mencapai kepentingan bisnis tapi masuk dalam kategori kejahatan transnasional lain seperti terorisme, pembalakan liar, penyelundupan obat terlarang, dan perdagangan manusia.
Sebelumnya, Advokat Senior Todung Mulya Lubis menuturkan bahwa tak sedikit perusahaan asing yang terlibat praktik suap di Indonesia. Ironisnya, perusahaan asing ini berasal dari negara-negara yang getol mengkampanyekan pemberantasan korupsi.
"Ada perusahaan dari Amerika Serikat yang terlibat suap. Seharusnya kan mereka mencontohkan agar tidak melakukan praktik korupsi seperti suap menyuap," ujarnya ketika bertemu dengan Menteri Kerja Sama Pembangunan Denmar HE Sorend Pind, akhir pekan lalu.