Kata “dianggap” disebut dapat membuka berbagai penafsiran yang berbeda-beda sesuai dengan selera masing-masing Ketua Pengadilan Negeri, ketika menerima permohonan eksekusi suatu putusan arbitrase. Dalam keadaan demikian akan menimbulkan ketidakpastian hukum.
Dalam diskusi yang sama, Guru Besar FH Universitas Nasional, Basuki Rekso Wibowo mengakui bahwa masalah tersebut selama ini telah luput dari perhatian praktisi dan akademisi. Padahal, sejatinya dapat menimbulkan implikasi yuridis yang demikian besar. Ia mengapresiasi kejelian Togi dalam melayangkan permohonan JR terkait pasal ini.
Basuki mengkategorikan Pasal 1 angka 9 UU AAPS dalam dua konsep yakni konsep territorial sempit dan konsep territorial luas. Bertolak dari konsep territorial sempit, kata dia, bila putusan arbitrase internasional hanya dilekatkan pada putusan arbitrase yang dibuat ‘diluar’ wilayah Indonesia, maka apakah putusan yang dijatuhkan lembaga arbitrase atau arbiter perseroangan di dalam wilayah hukum Republik Indonesia hanya dapat dimaknai sebagai putusan arbitrase nasional? Bagaimana jika ada “unsur asing” yang terkandung dalam perkara atau dalam kontrak yang dibuat oleh para pihak yang bersengketa?
“In casu terdapat perbedaan nasionalitas pihak-pihak berperkara, atau menyangkut kontrak yang bersifat internasional, atau kedudukan obyek sengketa (sebagian atau seluruhnya) berada diluar territorial Republik Indonesia, atau adanya pilihan hukum asing,” ujar Basuki mencontohkan.
Kendatipun Putusan MK memiliki kekuatan “final dan mengikat” serta bersifat “erga omnes”, tuturnya, namun tetap terbuka untuk dikaji dan dikritisi secara akademis
Ikut menyikapi Putusan MK ini, Guru Besar FH UNAIR Yohanes Sogar Simamora memandang perlu segera dilakukan pencabutan Undang-Undang AAPS. Selanjutnya, dibuat dua Undang-Undang Arbitrase yang bersifat domestik dan internasional. Selain itu, ia memandang perlu juga segera dibentuk Perma sebagai tindak lanjut dan acuan terkait dengan putusan arbitrase internasional.
“Hal ini perlu untuk dilakukan dalam rangka membangun lembaga arbitrase di Indonesia yang lebih kuat,” tegasnya.
Adapun perbedaan antara arbitase domestik dan arbitrase internasional ini, bila disederhanakan untuk arbitrase domestik dapat dilihat dari para pihak yang bersengketa, yurisdiksi serta fungsi pengawasan negara melalui pendaftaran di pengadilan. Sedangkan untuk arbitarse internasional harus memuat unsur internasional terkait substansi, forum, dan seat of arbitration serta fungsi pengawasan negara berdasarkan kedaulatan melalui proses rekognisi. Ke depannya diharapkan revisi UU AAPS dapat memperjelas aturan dan prosedur layaknya Singapura yang telah mengatur berbagai hal terkait putusan arbitrase secara komperehensif.
