KPK Lakukan Kajian Sesuaikan KUHP dan KUHAP Baru
Terbaru

KPK Lakukan Kajian Sesuaikan KUHP dan KUHAP Baru

KPK sudah menjalankan sambil melakukan penyesuaian.

Aji Prasetyo
Bacaan 2 Menit
Ketua KPK Setyo Budiyanto. Foto: RES
Ketua KPK Setyo Budiyanto. Foto: RES

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjalankan Undang-Undang Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Aturan itu dijalankan sambil melakukan proses penyesuaian.

"Di dalam pasti sudah ada kajian dari biro hukum, nah penyesuaian-penyesuaian nanti sambil berproses gitu ya masalah KUHAP dan KUHP," kata Ketua KPK Setyo Budiyanto usai menghadiri acara di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, seperti dilansir Antara, Selasa (6/1).

Mengenai adanya ketentuan jika Polri merupakan penyidik utama, Setyo sendiri mengaku tidak khawatir. Sebab, KPK selaku pelaksana aturan perundang-undangan akan menjalankannya secara konsekuen sesuai dengan aturan yang sudah berlaku.

Meskipun begitu, ia mengingatkan jika KPK sudah memiliki Undang-Undang tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur bahwa penyidik KPK bersumber dari kepolisian.

"Jadi, tolong dibedakan bahwa KPK juga memiliki UU yang mengatur secara lex specialis," kata dia.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan hal senada. Menurutnya, internal KPK sedang membahas penyesuaian yang dibutuhkan terkait dengan berlakunya KUHP dan KUHAP pada 2 Januari 2026.

"Secara detail, hal itu masih dibahas di internal untuk penyesuaian-penyesuaiannya seperti apa yang dibutuhkan, sehingga pelaksanaan proses hukum di KPK ini sesuai dengan norma-normanya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo.

Selain itu, jika merujuk pada KUHAP, aturan itu juga memberi ruang bagi aturan lain dalam hal ini UU KPK dan UU Tipikor yang merupakan lex specialis. Sehingga, ia yakin tidak akan ada kendala dalam pelaksanaan pemberantasan korupsi.

“Ini juga sudah secara jelas disampaikan, khususnya di Pasal 3 dan Pasal 367 bahwa dalam KUHAP tetap memberikan ruang lex specialis. Artinya, Undang-Undang Tipikor dan Undang-Undang KPK juga masih berlaku untuk menjadi instrumen dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di KPK,” katanya.

Seperti diketahui, UU KUHP diteken oleh Joko Widodo selaku Presiden RI dan diundangkan oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara, yakni pada 2 Januari 2023. Pasal 624 UU KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah tiga tahun sejak tanggal diundangkan atau 2 Januari 2026. Dengan demikian, KUHP baru ini berlaku pada tanggal tersebut.

Sementara UU KUHAP diteken oleh Prabowo Subianto selaku Presiden RI dan diundangkan oleh Prasetyo Hadi selaku Mensesneg, yakni pada 17 Desember 2025. Berdasarkan Pasal 369 UU KUHAP, peraturan perundang-undangan tersebut juga berlaku pada 2 Januari 2026.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info