Pengelolaan jalan tol di Indonesia masih terdapat sejumlah permasalahan sedari proses persiapan, pelelangan, pendanaan, konstruksi, operasi pemeliharaan hingga pengambilalihan konsesi. Melalui kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejumlah temuan berhasil dipotret dalam konteks tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, menjelaskan pembangunan infrastruktur jalan tol merupakan salah satu fokus pemerintah Indonesia. Tercatat dari 201 Proyek Strategis Nasional (PSN), 54 (27%) di antaranya merupakan proyek jalan tol. Ghufron berpesan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dapat memperbaiki tata kelola penyelenggaraan jalan tol di Indonesia.
“Kajian ini menemukan titik-titik mana saja yang perlu ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. Ketika dua poin ini dijalankan, harapannya tidak ada titik rawan korupsi,” ujarnya dalam penyampaian hasil Kajian Pencegahan Korupsi bertajuk Tata Kelola Penyelenggaraan Jalan Tol pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Jakarta, Senin (20/2/2023).
Baca juga:
- KPK Tetapkan Tiga Tersangka Suap Restitusi Pajak Tol Solo-Kertosono
- Resmi Disahkan, Ini 11 Poin dalam UU Jalan Terbaru
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan menambahkan, secara kuantitatif dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir pembangunan panjang jalan tol di Indonesia meningkat drastis. Data KPK mencatat, setidaknya total panjang jalan tol tersebut mencapai 2.923 km mencakup 33 ruas jalan tol dengan rencana investasi sebesar Rp593,2 triliun.
Namun demikian, terdapat empat fakta pada penyelenggaraan jalan tol yang harus segera dibenahi oleh Kementerian PUPR. Pertama, terlambatnya proses pembangunan jalan tol. Yaitu 43% ruas jalan dengan Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) sebelum tahun 2015 belum beroperasi penuh dan 64% ruas dengan PPJT 2015 sampai dengan 2022 juga belum beroperasi penuh.
Kedua, terjadi peningkatan biaya konstruksi sebesar Rp 55 triliun atau 33% dari rencana awal. Terdapat 34 ruas jalan tol yang mengalami perubahan biaya konstruksi di luar pengurangan seksi ruas jalan tol. Ketiga, 20 dari 56 (35,7%) ruas jalan tol mengalami perpanjangan masa konsesi.
Keempat, pengalihan saham pengendali Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) sebelum waktu pembangunan selesai. Contohnya, ruas jalan tol Kayu Agung Kapal Betung, Ciawi-Sukabumi, Cimanggis-Cibitung, Pejagan-Pemalang, dan Pemalang-Batang. KPK berharap bakal ada rencana aksi perbaikan besama.
“Kita harap rekomendasi yang diberikan dapat dijalankan agar menutup potensi kerugian keuangan negara yang berasal dari korupsi,” ujarnya.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi kajian yang dilakukan oleh KPK. Menurutnya, kajian ini merupakan petunjuk bagi kementerian yang dipimpinnya untuk melakukan perbaikan tata kelola serta menambah titik-titik rawan tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan jalan tol.
Basuki berkomitmen segera mengumpulkan stakeholder terkait untuk membahas dan menjalankan hasil rekomendasi yang diberikan oleh KPK. Basuki menjelaskan, dalam dua tahun terakhir, ia telah meminta pejabat Eselon I Kementerian PUPR untuk mengevaluasi dan memperbaiki seluruh kebijakan yang dianggap ada celah bolong.
“Tata kelola di dalam ini akan segera kami evaluasi dan jika ada tumpang tindih akan segera diperbaiki. Kita sudah membuat peraturan untuk mengklirkan tupoksi antara DJBM, DJPI, dan BPJT. Kami usulkan dan semoga cepat disetujui,” pungkasnya.