“Hindari juga pembahasan yang alot, hanya karena CoI (_Conflict of Interest_). Tidak salah anggota DPR sampaikan keinginan dapilnya, misalnya buatkan jalan. Tapi jangan sampai saat anggaran itu disetujui, berarti ‘proyeknya milik saya, berhak menunjuk siapa’. Kalau begitu rusak, tidak benar. Ini yang kemudian sebabkan anggota DPRD bermasalah, itu titik rawannya dari penganggaran PBJ,” terang Alex.
Dalam kesempatan tersebut, Alex juga menyoroti hasil pemeriksaan LHKPN para pejabat di DKI Jakarta, yang memiliki aset tanah dalam jumlah banyak.
“Banyak saya lihat pejabat Pemprov DKI memiliki tanah puluhan bidang. Mudah-mudahan ini dari hasil yang halal. Tapi kami ingin mengajak Bapak/Ibu sekalian, samakan persepsi, memiliki mindset jangan menumpuk harta sebanyak-banyaknya,” ujar Alex.
Sebagai bentuk komitmen mendorong pencegahan korupsi di DKI Jakarta, Alex menjelaskan, pada tahun 2023 akan ada 3 Satuan Tugas (Satgas) untuk Provinsi DKI Jakarta, yang terdiri dari Satgas Tata Kelola BUMD dan 2 Satgas terkait APBD. Sementara untuk provinsi lainnya hanya ada satu Satgas.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyampaikan apresiasinya kepada KPK yang terus melakukan pendampingan pencegahan korupsi kepada Pemprov DKI Jakarta. Heru berharap, pendampingan KPK terus dilanjutkan pada masa mendatang, terutama dengan Inspektorat DKI Jakarta.
“Saya ucapkan terima kasih ke jajaran KPK yang terus berkoordinasi dengan Inspektorat DKI Jakarta. Lebih baik kita lakukan pencegahan sedini mungkin, dari perencanaan hingga realisasi anggaran kita tidak _kebentur_. Sehingga, teman-teman dinas bisa yakin dalam bekerja,” ujar Heru.
Heru-pun menyampaikan capaian Survei Penilaian Integritas (SPI) KPK Tahun 2022. DKI Jakarta memperoleh skor SPI 90 dan menempatkan DKI dalam zona hijau pencegahan korupsi di Indonesia.