KPK Minta Pemprov DKI Jakarta Mitigasi Risiko Korupsi APBD
Terbaru

KPK Minta Pemprov DKI Jakarta Mitigasi Risiko Korupsi APBD

Lantaran Pemprov DKI Jakarta merupakan provinsi dengan APBD tertinggi mencapai Rp 80 triliun.

Mochamad Januar Rizki
Bacaan 3 Menit

“Untuk itu, saya meminta jajaran kepala dinas, direktur BUMD, pertahankan ini. Sehingga tentunya, ini saya tidak ada beban. Masih banyak tantangan kita, dari penanggulangan banjir, tata ruang, dan kemacetan. Mari bersatu, semangat bertugas,” ujar Heru.

Menyambung hal tersebut, Inspektur Provinsi DKI Jakarta Syaefuloh Hidayat menyampaikan bahwa pihaknya aktif berkoordinasi dengan KPK untuk melakukan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan Pemprov DKI Jakarta.

“Berbagai kegiatan antikorupsi juga sudah kita lakukan bersama KPK, seperti Bus Antikorupsi, bentuk Penyuluh Antikorupsi, bentuk Duta Keluarga Berintegritas, Whistle Blowing System yang terintegrasi dengan KPK, bentuk Komite Advokasi Daerah, dan sebagainya,” kata Syaefuloh.

Pada kegiatan tersebut, Wakil Ketua KPK bersama PJ Gubernur DKI Jakarta juga melantik Penyuluh Antikorupsi dan Duta Keluarga Berintegritas DKI Jakarta. Dilanjutkan penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial dari swasta ke Pemprov DKI, serta seminar antikorupsi yang diikuti jajaran Kepala Dinas dan Direktur BUMD bertajuk “Orkestrasi dalam Membangun Budaya Antikorupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Tags:

Berita Terkait