Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terlihat serius menyelidiki kasus dugaan korupsi pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) dan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik. Dalam perkara ini, diketahui baru ada satu orang yang dianggap terbukti bersalah yaitu mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Bidang Pengelolaan Moneter Budi Mulya.
Diketahui sudah ada empat tokoh yang dimintai keterangan terkait kasus ini. Mereka adalah mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda Goeltom, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, mantan Deputi Gubernur Bidang 4 Budi Mulya. Dan hari ini, mantan Deputi BI Hartadi Agus Sarwono dan mantan Wakil Presiden Boediono juga turut diperiksa.
Terkait hal ini, Boediono saat datang mengakui ia dimintai keterangan terkait kasus Century. Setelah lebih dari 3 jam dimintai keterangan, Boediono enggan membeberkan apa saja pertanyaan yang diajukan penyelidik kepadanya. "Saya tidak akan sampaikan statement, karena saya percaya bahwa nanti KPK yang akan berikan (pernyataan), makasih," kata Boediono singkat usai menjalani pemeriksaan di KPK, Kamis (15/11/2018).
Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan pemeriksaan mantan Gubernur Bank Indonesia ini terkait penyelidikan lanjutan kasus Century. "Ada kebutuhan permintaan keterangan terkait kasus Century," kata Febri.
Terkait permintaan keterangan Miranda dan Wimboh, Febri menyebut keduanya merupakan bagian dari 21 orang yang dimintakan keterangan sebelumnya pada kasus Century. Menurut Febri, 21 orang yang sudah dimintai keterangan itu berasal dari beragam unsur seperti BI, kementerian, dan pihak swasta.
"Dari berbagai unsur, apakah dari BI, kementerian, atau pihak swasta dalam salah satu proses penyelidikan yang merupakan pengembangan perkara dari putusan pengadilan," ujar Febri. Baca Juga: Pertemuan Tertutup Boediono dan Budi Mulya di Sukamiskin
Namun, ia masih enggan berkomentar lebih jauh terkait penyelidikan kasus ini. KPK, terang Febri, akan bersikap hati-hati, mencermati berbagai fakta yang muncul dalam persidangan-persidangan sebelumnya. "Dan memastikan kembali ketika kami meminta keterangan sejumlah pihak. Dan dalam beberapa hari ke depan akan ada beberapa permintaan keterangan juga ke sejumlah pihak lain," kata dia.
Miranda Goeltom yang diperiksa beberapa hari lalu mengatakan tim KPK hanya meminta klarifikasi ketika ia masih menjadi petinggi BI. "Cuma ditanya soal prosedur-prosedur pengambilan keputusan. Iya, saat di BI," kata dia.
Pernyataan Ketua KPK
Dibukanya proses penyelidikan kasus Century sudah terlihat dari pernyataan Ketua KPK Agus Rahardjo terkait tindak lanjut putusan praperadilan yang diajukan MAKI terhadap KPK pada April lalu. "Mohon bersabar sebentar, kemungkinan dibuka penyidikan baru. Bahkan mungkin dari fakta yang ada langsung kemudian ditersangkakan sangat mungkin. Kita akan bicarakan minggu depan kalau pimpinan lengkap kumpul berlima," kata Agus kala itu.
Pernyataan tersebut disampaikan menyusul terbitnya putusan hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Effendy Muchtar pada Selasa (10/4) yang memerintahkan KPK untuk tetap melanjutkan kasus dugaan tindak pidana korupsi Bank Century sesuai hukum yang berlaku. Dalam putusan itu, KPK diminta memproses sejumlah nama yang ada dalam surat dakwaan seperti Boediono, Muliaman Hadad dan Raden Pardede Cs.
Atas putusan itu, KPK mengaku sudah melakukan sejumlah kajian dengan melibatkan berbagai pihak. Agus mengaku telah memerintahkan penyidik dan penuntut umum untuk menetapkan siapa saja yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut. "Dan perannya apa, juga kita pasti melihat amar putusan dari kasus yang sebelumnya, kemudian menggali informasi dari berbagai tempat," kata Agus.
Tak hanya itu, Agus meminta anak buahnya membaca sejumlah buku terkait Bank Century. "Anak-anak (buah) saya suruh baca buku-buku, termasuk bukunya Pak Kwik Kian Gie, saya suruh baca itu banyak yang menulis itu. Kemudian sebetulnya masukan dari mereka sudah siap, saya belum baca karena masukan mereka dipaparkan di depan pimpinan, kami masih nunggu kapan pimpinan kumpul," jelasnya.
Dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century dan penetapan bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik, baru Budi Mulya yang merupakan mantan Deputi Bidang IV Pengelolaan Devisa BI yang menurut putusan pengadilan dianggap terbukti bersalah dalam kasus ini.
Pada tingkat kasasi, ia dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun dan denda Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan. Sebelumnya, pengadilan tingkat pertama memutuskan Budi Mulya dipidana penjara selama 10 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan. Kemudian putusan banding di Pengadilan Tinggi meningkatkan vonis menjadi 12 tahun ditambah denda Rp500 juta subsider 5 bulan kurungan.
Padahal, dalam amar putusan sejumlah orang disebut bersama-sama Budi Mulya melakukan korupsi. Mereka adalah Miranda Swaray Goeltom selaku Deputi Dubernur Senior BI, Siti Chalimah Fadjriah, S Budi Rochadi, Harmansyah Hadad, Hartadi Agus Sarwono dan Ardhayadi Mitroatmodjo masing-masing selaku Deputi Gubernur BI dan saksi Raden Pardede selaku sekretaris Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) masuk dalam unsur penyertaan bersama-sama melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 55 KUHP.
Pasal 55 KUHP, artinya orang-orang yang disebut bersama-sama terhadap yang bersangkutan secara hukum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, mantan Deputi Bidang V Pengawasan Bank Umum dan Bank Syariah Bank Indonesia Siti Chodijah Fadjriah yang dinilai dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sudah meninggal dunia pada 16 Juni 2015.
Majelis hakim agung yang terdiri dari Artidjo Alkostar sebagai ketua dan anggota M. Askin dan MS. Lumme menilai pemberian persetujuan penetapan pemberian FPJP kepada PT Bank Century oleh Budi Mulya dilakukan dengan itikad tidak baik yang dilakukan dengan cara melanggar Pasal 45 dan penjelasannya UU No 23 tatahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2004.
Konsekuensi yuridisnya, perbuatan Budi merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut juga menyebabkan kerugian negara sejak penyetoran Penyertaan Modal Sementara (PMS) yang pertama kali pada 24 November 2008 hingga Desember 2013 sejumlah Rp8,012 triliun.
