Menurutnya, dampak dari pembatasan penjualan dan iklan rokok tidak hanya dirasakan industri rokok, tetapi juga seluruh ekosistem industri hasil tembakau, mulai dari petani, produsen, distributor, hingga sektor periklanan. Herman bahkan menilai isu ini sudah berskala nasional, bukan hanya DKI Jakarta.
“Kalau aturan tetap seperti ini, efeknya akan sampai ke okupansi hotel dan konsumsi restoran. Itu berarti akan mengurangi pendapatan daerah dari pajak hotel dan restoran. Ini yang harus diperhatikan,” tegasnya.
Terkait proses legislasi, Herman mengaku KPPOD masih menunggu pembaruan informasi dari Pansus. “Kami tetap konsisten menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi. Harapan kami, semua pemangku kepentingan dilibatkan,” katanya.
KPPOD berharap Pansus dapat membuka ruang dialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha, agar kebijakan yang dihasilkan tidak merugikan perekonomian. KPPOD pun proaktif mengundang Pansus untuk diskusi lintas pemangku kepentingan dengan tujuan mencari titik temu agar regulasi tetap melindungi kesehatan, tapi tidak mematikan ekonomi.
Sementara itu, Indonesian Youth Council for Tactical Changes (IYCTC) mendorong Pemprov DKI Jakarta bersama DPRD DKI untuk segera merampungkan pembahasan dan mengesahkan Raperda tentang KTR.
“Kami mendesak DPRD dan Pemprov DKI segera menuntaskan Raperda ini sebagai bentuk komitmen nyata dalam melindungi kesehatan masyarakat Jakarta,” ujar Ketua Umum IYCTC, Manik Marganamahendra, dilansir dari Antara.
Dorongan percepatan pengesahan Raperda tersebut didasari data Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang mencatat prevalensi merokok pada anak usia 10–18 tahun mencapai 7,4 persen.
