Menurut Manik, tingginya angka tersebut menjadi peringatan serius bagi Jakarta untuk memiliki regulasi KTR yang ketat dan berpihak pada perlindungan masyarakat, khususnya anak-anak yang rentan terpapar asap rokok baik di lingkungan rumah maupun di ruang publik.
Sebelumnya, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda KTR DPRD DKI Jakarta, Farah Savira, juga menegaskan pentingnya memastikan partisipasi publik yang bermakna dalam proses penyusunan regulasi tersebut. Regulasi ini tidak semata-mata difokuskan pada perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga mempertimbangkan dan mengakomodasi hak para pedagang rokok.
“Kami berupaya mendengar dari berbagai sisi atas kebijakan yang berkepanjangan ini. Terkait pembahasan pasal per pasal, termasuk soal pelarangan penjualan produk tembakau dalam radius 200 meter satuan pendidikan, pemisahan rokok elektrik dan rokok konvensional, ada beberapa masukan yang akan kami review,” kata Farah.
Adapun proses pembahasan Raperda KTR saat ini masih berada pada tahap penelaahan setiap pasal, dengan ruang dialog yang tetap terbuka, termasuk peluang untuk menghadirkan pelaku usaha tembakau dalam forum audiensi publik.
