Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mulai mengarahkan perhatian serius terhadap persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi yang mencuat sejak akhir Agustus 2025. Lembaga ini telah melakukan kajian atas dinamika pasar energi sejak awal tahun, dan pada bulan ini meningkatkan intensitas pengawasan menyusul laporan kekosongan pasokan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik swasta.
Untuk mendalami persoalan tersebut, KPPU telah mengundang berbagai pihak terkait dan berjanji segera menyampaikan hasil kajiannya ke publik. Langkah ini ditempuh sebagai bagian dari prioritas KPPU dalam menjaga sektor energi agar tetap terbebas dari praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat yang bisa merugikan masyarakat luas.
“Pada sektor yang terkonsentrasi tinggi, transparansi data adalah kunci. Tanpa data yang utuh lintas pemain, risiko distorsi pasar dan antrean konsumen berkepanjangan akan meningkat. Kami mengajak Kementerian ESDM, Pertamina, dan operator swasta untuk proaktif memenuhi undangan KPPU dan membuka data-data yang dibutuhkan,” ujar Ketua KPPU, M. Fanshurullah Asa dilansir dari keterangan yang diterima Hukumonline, Selasa (9/8).
Baca Juga:
- Sejumlah Opsi Pengaturan Skema Baru Subsidi BBM
- Ancaman Sanksi Tegas Penggunaan BBM Soal Bersubsidi bagi Industri
Adapun fenomena kelangkaan BBM non-subsidi sebelumnya terpantau terjadi di beberapa SPBU swasta, seperti Shell dan BP AKR, yang dilaporkan tidak memiliki stok selama lebih dari satu pekan. Beberapa faktor penyebab pun sempat mencuat, mulai dari aturan baru terkait mekanisme impor hingga meningkatnya konsumsi masyarakat yang beralih ke BBM non-subsidi. Kondisi tersebut mendorong KPPU masuk lebih dalam untuk mengkaji ketersediaan stok, mekanisme penetapan harga, struktur pasar, hingga perilaku badan usaha.
Sebagai bagian dari penelusuran, KPPU akan mengumpulkan klarifikasi dari kementerian, Pertamina, maupun pihak swasta. Proses ini juga akan mencakup uji konsistensi data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi potensi hambatan struktural, pola distribusi yang tidak efisien, atau indikasi perilaku anti-persaingan. Hasil analisis tersebut nantinya akan diumumkan secara resmi kepada masyarakat.
“Ini bukan semata kepatuhan hukum, melainkan komitmen publik untuk menjaga keadilan pasar dan kepastian layanan bagi konsumen,” tandasnya.
















