Dunia menghadapi triple planetary crisis, termasuk Indonesia, berupa perubahan iklim, polusi dan limbah, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Krisis tersebut tercermin dari bencana ekologis, cuaca yang kian tidak menentu, hingga ancaman terhadap ruang hidup masyarakat yang berdampak pada pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
Demikian disampaikan Hakim Agung Mahkamah Agung (MA), Nani Indrawati dalam sesi konferensi bertajuk ‘Demokrasi, Negara Hukum, dan Aksi Iklim’ yang digelar oleh Universitas Gadjah Mada, Senin (10/08/2026) kemarin.
Nani menegaskan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia. Hal ini dijamin Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Ketentuan tersebut sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang mengamanatkan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat serta pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
Pemenuhan hak tersebut tidak cukup hanya melalui peraturan tertulis. Nani menegaskan, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat harus diwujudkan melalui perlindungan hak prosedural, yakni akses terhadap informasi, partisipasi yang bermakna, dan keadilan. Prinsip tersebut dikenal sebagai environmental rule of law.
Baca juga:
- Penggabungan RUU Tata Kelola Iklim ke Revisi UU PPLH Berisiko Mengacaukan Rezim Hukum Lingkungan
- RUU Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim, Tepatkah?
IUCN World Commission on Environmental Law menempatkannya sebagai fondasi keadilan lingkungan sekaligus menegaskan peran penting hakim dan pengadilan dalam mewujudkannya.
“United Nation Environment Program menegaskan bahwa penegakan hukum lingkungan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan tetapi juga pada efektivitas institusi, partisipasi masyarakat, perlindungan hak, dan akses terhadap keadilan,” ujarnya.
















