Krisis lingkungan yang terjadi di berbagai belahan dunia semakin parah. Perubahan lingkungan dampaknya mengganggu keberlangsungan kehidupan suatu populasi makhluk hidup. Karenanya dibutuhkan terobosan, salah satu dari aspek hukum melalui kebijakan tertentu.
Wakil Dekan Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Prof Andri Gunawan Wibisana mengatakan hukum lingkungan menghadapi tantangan berat. Bumi mengalami 3 krisis yakni perubahan iklim, polusi, dan hilangnya keanekaragaman hayati. Butuh terobosan hukum untuk menangani berbagai persoalan itu.
“Kita insan hukum harus memikirkan terobosan apa yang bisa dilakukan hukum di era perubahan cepat karena krisis ini,” kata prof Andri dalam seminar internasional bertema ‘Tantangan Hukum Atasi Krisis Bumi di Era Antroposen’ yang diselenggarakan FHUI, Jumat (4/10/2024).
Prof Andri mencatat selama ini hukum justru digunakan untuk melanggengkan krisis melalui eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Perlu terobosan untuk memikirkan ulang fungsi hukum. Rezim hukum seperti apa yang harus dibentuk di tingkat nasional dan internasional untuk menangani krisis lingkungan.
Baca juga:
- 6 Hal Ini Harus Diantisipasi Hukum Lingkungan
- RUU Hukum Acara Perdata Perlu Cermati Perkembangan Hukum Lingkungan Hidup
Menurut Prof Andri, konsep keberlanjutan dalam isu lingkungan hidup harus didorong lebih progresif. Selama ini istilah keberlanjutan kerap digunakan sebagai kedok ideologi yang mengeksploitasi berlebihan terhadap lingkungan dan sumber daya alam. Contohnya pengaturan tentang lingkungan hidup dalam UU yang menggunakan metode omnibus law.
Tercatat beleid itu menimbulkan beragam regresi antara lain partisipasi publik berkurang dan tak ada lagi izin lingkungan. Kewenangan Menteri dikebiri, sehingga tak bisa mencabut izin perusahaan yang melanggar aturan, tapi sekedar rekomendasi.
Di tengah berbagai masalah itu Prof Andri bersyukur karena ada putusan hakim yang menggunakan konsep strong sustainability atau keberlanjutan kuat. Misalnya warga Konawe, Sulawesi Tenggara dijerat Pasal 162 UU No.3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba) karena dianggap merintangi kegiatan usaha pertambangan yang memenuhi persyaratan.
Ancaman hukumannya 1 tahun atau denda maksimal Rp100 juta. Alhasil putusan pengadilan melepaskan warga tersebut dari jerat pidana karena dianggap hal itu sebagai Strategic Lawsuit Against Public Participation (SLAPP).
Dalam kegiatan seminar itu CEO IOJI & Co-Founder ICEL, Mas Achmad Santosa, menyebut beberapa hal yang membuat hukum lingkungan jadi bermasalah sehingga butuh kerangka hukum dengan paradigma baru di era antroposen. Antara lain hukum lingkungan hidup selalu diposisikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Sejak amandemen konstitusi diakui Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menegaskan pembangunan ekonomi berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan,” ujarnya.
Pria biasa disapa Mas Ota itu mengingatkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.35/PUU-XXI/2023 menegaskan konsekuensi Strong Sustainability sebagaimana diatur Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Selain itu isu keberlanjutan lingkungan tak melulu buah pemikiran barat, kalangan masyarakat lokal di banyak wilayah di Indonesia punya budaya untuk menjaga lingkungan hidup.
“Praktik masyarakat hukum adat yang mengakui ecological integrity dapat ditingkatkan jadi level nasional, bahkan global,” urainya.
Perparah krisis
Peneliti dari Fakultas Hukum dari North-West University Afrika Selatan, Louis Kotze, mengatakan alih-alih menjadi solusi, hukum justru memperparah krisis. Hal penting yang harus dilakukan adalah menghentikan konsep lama dan harus melihat krisis ini sebagai hal serius dan merespon secara tepat.
“Kita harus inovatif dan radikal, terutama pembuat kebijakan, termasuk para akademisi dan peneliti. Kita harus beri perhatian lebih untuk keberlanjutan lingkungan dan umat manusia,” paparnya.
Konflik yang terjadi di beberapa wilayah regional memperparah krisis lingkungan. Sebab yang berlangsung tak sekedar konflik tapi juga berdampak terhadap lingkungan misalnya sumber energi yang digunakan. Perlu langkah radikal dan inovatif untuk membuat hukum menjadi lebih ekologi sehingga mampu menjawab masalah lingkungan.
“Kita harus berpikir out of the box, radikal dan inovatif dalam menggunakan pendekatan untuk mengubah hukum,” usulnya.
Pakar hukum lingkungan dari FH University of Sydney, Australia, Prof Ben Boer, merekomendasikan beberapa hal prioritas yang perlu dilakukan pemerintah Indonesia untuk sektor lingkungan hidup. Antara lain regulasi tentang tata kelola lingkungan hidup harus diperbarui sesuai perkembangan terkini. Mandat konstitusi mengenai lingkungan hidup harus ditindaklanjuti secara serius, khususnya yang menekankan hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
“Pengaturan yang tersebar terkait perubahan iklim harus dicermati secara serius,” imbuhnya.
