Salah satu prosedur yang harus ditempuh seorang penyalahguna narkotika untuk memperoleh rehabilitasi adalah dengan dilakukan asesmen terpadu. Asesmen terpadu adalah penilaian yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu yang terdiri dari Tim Medis dan Tim Hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
Dalam praktiknya, yang menjadi Tim Hukum di dalam Tim Asesmen Terpadu adalah para penegak hukum yang terdiri dari kepolisian dan kejaksaan. Tim Hukum dalam Tim Asesmen Terpadu berperan memberikan pandangan apakah pelaku tindak pidana narkotika terlibat dalam peredaran gelap narkotika atau hanya seorang penyalahguna narkotika. Peran Tim Hukum dalam Tim Asesmen Terpadu sangat penting dalam menentukan apakah seorang pelaku tindak pidana narkotika bisa direhabilitasi atau kasusnya dilanjutkan ke pengadilan.
Baca Juga:
Peran BPK dalam Penegakan Hukum Administrasi Penyelesaian Kerugian Negara
Penyalahgunaan Wewenang: Antara Administrasi dan Pidana
Peran yang sangat penting ini tidak menutup kemungkinan bisa disalahgunakan oleh oknum terkait untuk melakukan “transaksi” rehabilitasi kepada pelaku tindak pidana narkotika, sehingga rehabilitasi yang seharusnya menjadi hak seorang penyalahguna narkotika atas kesehatan dirinya justru menjadi komoditas yang ditransaksikan oleh oknum penegak hukum untuk memperoleh keuntungan materi. Fenomena ini membuat upaya rehabilitasi menjadi ladang korupsi baru bagi oknum penegak hukum yang jauh dari cita-cita ideal upaya rehabilitasi itu sendiri.
Penyalahguna Narkotika dan Lembaga Asesmen Terpadu
Berdasarkan data dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia secara keseluruhan per April 2024 sebanyak 52,97 persen narapidana di Indonesia merupakan narapidana tindak pidana narkotika yang jumlahnya mencapai 135.823 orang dari 271.385 orang yang mendekam di lembaga pemasyarakatan (Lapas) maupun rumah tahanan negara (Rutan) di seluruh Indonesia (Rizaldi, 2024).
Kondisi ini seharusnya menjadi pertanyaan apakah seluruh orang yang merupakan narapidana tindak pidana narkotika terlibat dalam peredaran gelap narkotika atau sebenarnya yang terjadi hanyalah generalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum bahwa apabila tertangkap tangan menggunakan narkotika maka penjara adalah solusinya.
Berdasarkan data dari Indonesia Judicial Research Society (IJRS) dari rentang tahun 2016-2020 terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkotika sebanyak 91% adalah pengguna, 8,1% adalah pecandu, dan 0,8% adalah korban penyalahguna, dan 0,1% pecandu sekaligus korban. Terdapat kelompok penyalahgunaan narkotika adalah pengguna yang menggunakan narkotika yang bersifat rekreasional yaitu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika (Pahlevi, 2022).
