Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) membawa perubahan mendasar dalam perlindungan hak tersangka dan pengaturan bantuan hukum dalam proses peradilan pidana. Beleid anyar ini menyusun hak-hak tersangka secara sistematis, terpadu, dan berperspektif hak asasi manusia. Bahkan memperkuat peran advokat sejak tahap paling awal pemeriksaan.
Pengaturan tersebut tersebar dalam sejumlah pasal kunci, terutama Pasal 142, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 30, Pasal 143, Pasal 151-155. Malahan diperkuat prinsip hak asasi manusia dalam Pasal 35 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip Dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Salah satu terobosan utama KUHAP baru adalah penghimpunan hak tersangka dan terdakwa secara komprehensif dalam Pasal 142. Pasal ini memuat daftar limitatif hak-hak dasar tersangka. Mulai dari hak untuk segera diperiksa, hak atas pendampingan advokat, hingga hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi.
Tersangka berhak segera diperiksa tanpa penundaan yang tidak sah. Penundaan pemeriksaan dinilai bertentangan dengan kewajiban aparat penegak hukum untuk bertindak cepat dan proporsional, sekaligus mencegah praktik penahanan tanpa proses yang jelas.
Baca juga:
- Begini Prosedur dan Syarat APH Melakukan Penahanan dalam KUHAP Baru
- Masalah Penting Soal Penahanan di KUHAP Baru
- KUHAP Baru Atur Permohonan Praperadilan Upaya Paksa Hanya Sekali
KUHAP baru juga menegaskan hak tersangka untuk memilih, menghubungi, dan didampingi advokat dalam setiap pemeriksaan, tidak hanya di pengadilan, tetapi sejak tahap penyidikan, penangkapan, dan penahanan. Ketentuan ini memperjelas kehadiran penasihat hukum bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari jaminan fair trial.
Selain itu, tersangka wajib diberi tahu secara jelas mengenai sangkaan atau dakwaan yang dikenakan kepadanya dalam bahasa yang dimengerti. Jika diperlukan, penyidik wajib menunjuk penerjemah atau juru bahasa, termasuk menyediakan dukungan akses bagi penyandang disabilitas.
