Langkah Progresif OJK dalam Penguatan Integritas Informasi Sektor Jasa Keuangan
OPINI

Langkah Progresif OJK dalam Penguatan Integritas Informasi Sektor Jasa Keuangan

PUJK perlu memastikan informasi dalam hubungan pemasaran memuat manfaat dan risiko produk secara lengkap, disampaikan oleh pihak yang memiliki kompetensi sesuai, serta dievaluasi secara berkala. Konsumen dan masyarakat perlu menilai testimoni dengan memperhatikan sumber informasi, hubungan penyampainya dengan PUJK, kepentingan ekonomis, dan unsur ajakan di dalamnya.

•Bacaan 6 Menit
MP
Penulis Opini

Secara aksiologis, informasi harus meningkatkan pemahaman, kemampuan mengenali risiko, dan pengambilan keputusan yang rasional. Nilai tersebut sejalan dengan tujuan UU OJK dan UU P2SK untuk mewujudkan sektor jasa keuangan yang teratur, adil, transparan, akuntabel, stabil, inklusif, serta melindungi konsumen dan masyarakat.

  1. Lapisan Teoretis

POJK 6/2026 dapat dianalisis dengan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon yang membedakan perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diarahkan untuk mencegah pelanggaran atau sengketa, sedangkan perlindungan represif bekerja setelah pelanggaran atau sengketa melalui mekanisme penegakan dan penyelesaian yang tersedia (Hadjon, 1987, hlm. 25).

Karakter preventif tampak pada standar perilaku dalam Pasal 2, keterbukaan kepentingan ekonomis dalam Pasal 3, peringatan risiko dalam Pasal 4, serta pembedaan edukasi, pemasaran, dan rekomendasi dalam Pasal 5 sampai Pasal 8. Norma tersebut mencegah keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap, bias kepentingan, atau menyesatkan.

Pembinaan, perintah tertulis, dan pemutusan akses merupakan instrumen korektif-administratif untuk menghentikan ketidakpatuhan dan mencegah meluasnya kerugian. Instrumen tersebut memperkuat pelindungan setelah ditemukan pelanggaran atau risiko kerugian sesuai mekanisme yang ditetapkan POJK 6/2026.

  1. Lapisan Dogmatis

Pasal 28F UUD NRI Tahun 1945 menjamin hak berkomunikasi serta memperoleh dan menyampaikan informasi, sedangkan Pasal 28J ayat (2) membuka pembatasan melalui undang-undang untuk melindungi hak pihak lain. UU PK memberi konsumen hak atas Informasi yang benar, jelas, dan jujur. UU OJK sebagaimana diubah dengan UU P2SK memberi OJK kewenangan pengaturan, pengawasan, pelindungan konsumen, dan pencegahan kerugian; POJK 6/2026 merupakan pelaksanaan kewenangan tersebut.

Substansi POJK 6/2026

POJK 6/2026 mengatur perilaku dasar dan kegiatan Penyampaian Informasi. Pasal 2 melarang janji keuntungan yang tidak sesuai karakter produk, perbandingan tanpa analisis berimbang, publikasi produk tanpa izin, serta kerja sama dengan pihak ilegal. Pasal 3 mewajibkan kepentingan ekonomis—termasuk komisi, imbalan, atau afiliasi—diungkapkan secara jelas dan mudah dipahami.

Pasal 5 membagi kegiatan menjadi edukasi, pemasaran, dan pemberian rekomendasi. Edukasi menurut Pasal 6 menjelaskan karakteristik, manfaat, risiko, biaya, hak dan kewajiban, serta pengelolaan keuangan. Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf a menegaskan bahwa edukasi dilakukan dengan menghindari penggunaan merek dan/atau penjualan produk tertentu.

otoritas jasa keuanganjasa keuangan
Megawaty Putri Limaria

Analis pada Departemen Hukum Otoritas Jasa Keuangan

Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info