Ternyata bukan surat kuasa LHKPN Abraham saja yang bermasalah. Abdullah Hehamahua, capim yang menjabat Penasehat KPK selama dua periode, juga menandatangani form yang sama. Sementara, Aryanto Sutadi –capim yang berasal dari Kepolisian- tetap menandatangani form yang sama tetapi mencoret nama-nama mantan pimpinan KPK itu.
Capim yang lain, Bambang Widjojanto, Yunus Husein, Zulkarnain, Adnan Pandu Praja dan Handoyo Sudrajat menandatangani form surat kuasa yang benar. Yakni, memberi kuasa kepada pimpinan KPK –tanpa menyebut nama para pimpinan KPK- yang beralamat di Gedung KPK yang baru, Jl Rasuna Said Kuningan.
“Aryanto tetap salah. Kalau nama-nama (mantan) pimpinan KPK itu dicoret, berarti dia memberi kuasa kepada siapa. Dalam surat kuasa itu kan harus ada pemberi dan penerima kuasa,” ujar Anggota Komisi III Edy Ramli Sitanggang.
Salahkan KPK
Terkuaknya fakta ini mendapat respon dari anggota Komisi III yang lain. Anggota Komisi III dari PPP Ahmad Yani tak hanya menyalahkan capim yang alpa memeriksa si penerima kuasa. “Ini juga salah KPK dan salah Pansel. Yang menyerahkan form yang salah ini ke Pansel ini kan KPK,” ujarnya.
Lebih lanjut, Yani menuding bahwa praktek ‘copy paste’ ini mungkin sudah sering diterapkan oleh KPK selama ini. “Jangan-jangan untuk memeriksa kasus dan menetapkan seseorang menjadi tersangka, KPK copy paste juga. Calon juga salah. Kalau mau menjadi penegak hukum seharusnya teliti,” ujarnya.
Desmon Mahesa, Anggota Komisi III dari Partai Gerindra, menegaskan perlu ada evaluasi terhadap kinerja Pansel. “Ini salah satu cacat yang dilakukan oleh Pansel. Ini seperti jebakan yang membuat orang pintar menjadi bodoh. Dan sebaliknya,” ujarnya.
Bahkan, Desmon mempertanyakan apakah fit and proper test ini bisa dilanjutkan atau tidak. “Apakah fit and proper test ini bisa diteruskan bila masalahnya seperti ini?” tuturnya.
Tak mau lama berpolemik, Benny langsung menskors uji kelayakan dan kepatutan untuk istirahat makan siang. Selain itu, istirahat ini juga digunakan untuk lobby para pimpinan fraksi apakah fit and proper test diteruskan atau tidak. Namun, Benny yakin fit and proper test pasti tetap berjalan. “Ini kan hanya kesalahan administratif,” pungkasnya.