Perubahan iklim kini bukan lagi ancaman masa depan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mencatat tahun 2024 sebagai tahun terpanas sepanjang sejarah pencatatan suhu global.
Rata-rata suhu global dilaporkan telah melampaui ambang batas 1,5°C dibandingkan era pra-industri (sekitar tahun 1850). Ambang batas ini menjadi rujukan penting dalam Kesepakatan Paris untuk menghindari dampak paling buruk dari krisis iklim.
Situasi ini mendorong pengadilan untuk berperan lebih aktif. Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha menyebut, lembaga peradilan kini menghadapi tantangan besar dalam mengatasi sengketa iklim yang semakin kompleks. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam forum “Judiciaries and Climate Justice: Global Perspective on Resolving Environmental Dispute” yang digelar di Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Rabu (1/10).
Baca Juga:
- Bumi Semakin Panas, RUU Perubahan Iklim Urgen Disahkan
- Refleksi 30 Tahun ICEL untuk Hukum Perubahan Iklim di Indonesia
“Telah diidentifikasi lebih dari 17 ribu kasus lingkungan di 60 negara sepanjang 2024. Gelombang litigasi ini menuntut pendekatan lintas sektor dan tidak hanya menyasar entitas korporasi,” ujar Sumanatha.
Ia menekankan bahwa tren global menunjukkan perluasan litigasi, termasuk dalam ranah privat dan komersial. Dalam konteks ini, misinformasi juga berpotensi memicu gugatan perdata terhadap pemerintah.
Sumanatha mengatakan, lembaga peradilan memegang peran penting dalam mewujudkan keadilan lingkungan, bukan sekadar menyelesaikan sengketa hukum. Menurutnya, tantangan terbesar bagi hakim adalah dalam memahami bukti ilmiah yang kompleks, yang menuntut keseimbangan antara aspek legal dan keterbukaan terhadap ilmu pengetahuan.
















