LPS Beberkan 4 Catatan Kritis Program Penjaminan Polis Asuransi, dari RPP hingga Data Polis
Terbaru

LPS Beberkan 4 Catatan Kritis Program Penjaminan Polis Asuransi, dari RPP hingga Data Polis

Mulai dari menunggu terbit RPP, syarat kepesertaan, pendanaan yang berpotensi defisit di awal, dan data polis individual belum tersedia. Penjaminan hanya untuk produk asuransi bersifat proteksi, bukan investasi.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

“Dengan kemungkinan (syarat, -red) itu ada perusahaan asuransi yang tidak bisa ikut bergabung secara langsung. Jadi ini kami buat sebagai kepesertaan bersyarat,” ujar Ferdinan.

Ketiga, pendanaan, yang umumnya melahirkan risiko early failure, yang menyebabkan defisit pendanaan pada awal penyelenggaraan PPP. Hal itu wajar karena dana belum terkumpul sehingga diperlukan dana untuk melakukan resolusi. Risiko ini akan diantisipasi melalui interfund borrowing atau pinjaman, sehingga mempengaruhi kredibilitas program.

Keempat, belum tersedia data polisi individual saat aktivasi PPP. Ferdinan menjelaskan ketersediaan data ini mempengaruhi kecepatan LPS memenuhi kewajiban kepada pemegang polis dan tertanggung agar program dan stabilitas industri terjaga.

“Kenapa ini jadi kritikal karena idealnya, program penjaminan diaktivasi kalau data polis individual telah tersedia,” timpalnya.

Ferdinan menyebut data polis individual sebagai satu-satunya data yang bisa diandalkan untuk melaksanakan penjaminan dan resolusi. Keandalan data sangat penting sehingga LPS mendorong utilisasi aplikasi kepesertaan untuk memperoleh data polis agregat. Selanjutnya pengembangan data polis individu lebih awal.

PPP hanya menjamin program bersifat proteksi pada produk asuransi lini usaha tertentu. Ferdinan mengusulkan program ini menjamin seluruh lini usaha kecuali kredit, kredit perdagangan, dan suretyship. Batas maksimal yang dijamin secara kumulatif diusulkan Rp500 juta, mencakup 97-99 persen dari polis atau tertanggung.

Batas atau limit ini sifatnya kumulatif terhadap 3 tanggungjawab pembayaran yang harus dilakukan LPS dalam penjaminan polis. Pertama, membayar klaim yang jatuh tempo. Kedua, membayar nilai polis yang tidak dapat dilanjutkan. Ketiga, memindahkan polis ke perusahaan asuransi lain.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info