LPS Beberkan 4 Catatan Kritis Program Penjaminan Polis Asuransi, dari RPP hingga Data Polis
Terbaru

LPS Beberkan 4 Catatan Kritis Program Penjaminan Polis Asuransi, dari RPP hingga Data Polis

Mulai dari menunggu terbit RPP, syarat kepesertaan, pendanaan yang berpotensi defisit di awal, dan data polis individual belum tersedia. Penjaminan hanya untuk produk asuransi bersifat proteksi, bukan investasi.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (10/09/2026). Foto: Tangkapan layar youtube
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (10/09/2026). Foto: Tangkapan layar youtube

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menargetkan program penjaminan polis (PPP) asuransi mulai bergulir tahun 2027. Program ini sebagai upaya meningkatkan layanan kepada peserta asuransi. Mengingat tak sedikit kasus dimana perusahaan asuransi tak mampu membayar klaim manfaat asuransi pesertanya. Untuk menggali informasi lebih rinci mengenai kesiapan pelaksanaan peta jalan (roadmap) program tersebut, Komisi XI menggelar rapat kerja dengan LPS di kompleks Gedung Parlemen, Kamis (10/09/2026).

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Anggito Abimanyu, mengatakan LPS sudah menyiapkan berbagai hal yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PPP tahun 2027. Antara lain merancang proses bisnis kelembagaan, dan cetak biru teknologi informasi yang akan digunakan sejak tahun 2025. Sekaligus menyiapkan draf regulasi teknis, penguatan sumber daya manusia, mengintegrasikan sistem, dan platform registrasi elektronik untuk pendaftaran peserta PPP.

“Kami juga menyiapkan kerangka pengaturan bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK),” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Kamis (10/09/2026).

Baca juga:

OJK Sita Aset Asuransi Prolife Indonesia Sebesar Rp113 Miliar

Hak Korban Kecelakaan Kereta Api: Ganti Rugi, Asuransi, hingga Tuntutan Hukum

Sebagai langkah konkret menyiapkan pelaksanaan PPP, LPS telah membentuk project management office (PMO). LPS juga membuka ruang untuk menerima arahan Komisi XI agar aktiviasi PPP berjalan kredibel, efektif, dan berkelanjutan.

“Demi melindungi pemegang polis, stabilitas sistem keuangan nasional dan pertumbuhan industri asuransi,” ujarnya.

Sementara anggota Dewan Komisioner LPS Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinan D Purba, menguraikan sedikitnya 4 catatan kritis persiapan pelaksanaan PPP. Pertama, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang PPP masih berproses. Regulasi ini penting karena mengatur desain PPP, termasuk dimulainya aktivasi. Sebelum diterbitkan RPP ini akan dikonsultasikan kepada Komisi XI DPR.

Kedua, kepesertaan, karena ada persyaratan untuk masuk menjadi peserta PPP. Program ini berbeda dengan penjaminan simpanan bank yang kepesertaannya bersifat otomatis. UU No.4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) sebagaimana diubah melalui UU 4/2026 mengatur syarat kepesertaan antara lain memenuhi tingkat kesehatan tertentu yang disepakati Risk-Based Capital (RBC) minimal 120 persen dan tidak dalam pengawasan intensif/khusus oleh OJK.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info