“Jadi Rp500 juta itu untuk menjalankan 3 kewajiban LPS secara kumulatif,” ujarnya.
Iuran program terdiri dari iuran awal dan iuran berkala. Iuran awal diusulkan 0,1 persen dari ekuitas, dibayar satu kali untuk mendaftar kepesertaan PPP. Iuran berkala diusulkan 0,2 persen per tahun dari dasar pengenaan iuran dengan pembayaran dilakukan setiap semester.
Pada kesempatan tersebut anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin, mengingatkan ada pandangan dari asosiasi perusahaan asuransi yang menilai kebijakan ini akan menambah modal perusahaan. Misalnya, iuran kepesertaan program sebesar 0,1 persen untuk iuran awal dan 0,2 persen iuran berkala. Hal ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menyusun RPP.
“Keberlanjutan industri perlu diperhatikan juga,” imbuhnya.
Selain itu produk asuransi unit link atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) paling banyak disorot publik. Produk asuransi tersebut masuk dalam skema perlindungan PPP secara terbatas hanya yang bersifat proteksi, bukan investasi.
“Jadi investasi tidak masuk yang dilindungi dalam PPP. Saya mau menegaskan ini supaya bisa menjadi acuan kita bersama,” pungkasnya.
















