LPS Beberkan 4 Catatan Kritis Program Penjaminan Polis Asuransi, dari RPP hingga Data Polis
Terbaru

LPS Beberkan 4 Catatan Kritis Program Penjaminan Polis Asuransi, dari RPP hingga Data Polis

Mulai dari menunggu terbit RPP, syarat kepesertaan, pendanaan yang berpotensi defisit di awal, dan data polis individual belum tersedia. Penjaminan hanya untuk produk asuransi bersifat proteksi, bukan investasi.

Ady Thea DA
Bacaan 3 Menit

“Jadi Rp500 juta itu untuk menjalankan 3 kewajiban LPS secara kumulatif,” ujarnya.

Iuran program terdiri dari iuran awal dan iuran berkala. Iuran awal diusulkan 0,1 persen dari ekuitas, dibayar satu kali untuk mendaftar kepesertaan PPP. Iuran berkala diusulkan 0,2 persen per tahun dari dasar pengenaan iuran dengan pembayaran dilakukan setiap semester.

Pada kesempatan tersebut anggota Komisi XI DPR, Puteri Komarudin, mengingatkan ada pandangan dari asosiasi perusahaan asuransi yang menilai kebijakan ini akan menambah modal perusahaan. Misalnya, iuran kepesertaan program sebesar 0,1 persen untuk iuran awal dan 0,2 persen iuran berkala. Hal ini patut menjadi perhatian bagi pemerintah dalam menyusun RPP.

“Keberlanjutan industri perlu diperhatikan juga,” imbuhnya.

Selain itu produk asuransi unit link atau Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) paling banyak disorot publik. Produk asuransi tersebut masuk dalam skema perlindungan PPP secara terbatas hanya yang bersifat proteksi, bukan investasi.

“Jadi investasi tidak masuk yang dilindungi dalam PPP. Saya mau menegaskan ini supaya bisa menjadi acuan kita bersama,” pungkasnya.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info