Subjek Hukum Pidana
Dalam hukum pidana, yang menjadi subjek hukum adalah manusia sebagai oknum. Diterangkan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, dalam pandangan KUHP adalah manusia yang berperan sebagai oknum.
Hal ini terlihat dalam perumusan KUHP yang menerangkan sejumlah ketentuan atau syarat tindak pidana dan hukuman dari masing-masing tindak pidana dalam KUHP, yakni pidana penjara atau denda.
Kemudian, dalam hukum pidana, badan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana adalah badan hukum yang melakukan perbuatan korporasi melalui direksi atau manajemennya. Meski dilakukan oleh “manusia”, tindakan yang dilakukan menjadi tanggung jawab korporasi atau badan hukum.
Subjek Hukum Internasional
Berbeda dari hukum perdata dan pidana, dalam hukum internasional, subjek hukumnya tidak digolongkan atas manusia atau badan hukum semata. Subjek hukum internasional saat ini terdiri atas enam golongan, yakni sebagai berikut.
- Negara
Negara merupakan subjek hukum internasional yang utama. Negara yang diakui sebagai subjek adalah negara yang berdaulat dan memiliki pemerintahan sendiri.
- Organisasi Internasional
Organisasi internasional yang menjadi subjek hukum internasional adalah organisasi yang berkeanggotaan global dengan tujuan umum, organisasi berkeanggotaan global dengan tujuan spesifik, organisasi berkeanggotaan regional dengan tujuan global, dan organisasi berkeanggotaan regional dengan tujuan spesifik.
- Palang Merah Internasional
Sebagai subjek hukum internasional, Palang Merah Internasional (PMI) memiliki ruang lingkup terbatas. Namun, kedudukan PMI diperkuat dengan adanya perjanjian dan konvensi Palang Merah. Mengingat misi PMI adalah untuk kemanusiaan, organisasi internasional ini harus independen dan dilaksanakan tanpa intervensi negara mana pun.
