Mahfud MD: Lemahnya Penegakan Hukum Jadi Akar Krisis Multidimensi di Indonesia
Terbaru

Mahfud MD: Lemahnya Penegakan Hukum Jadi Akar Krisis Multidimensi di Indonesia

Tanpa hukum, tidak ada jaminan ketertiban, perlindungan hak, maupun keadilan bagi masyarakat.

CR 34
Bacaan 3 Menit

Ketiga, indeks gini ratio Indonesia yang tinggi menunjukkan kesenjangan sosial parah. Tidak pernah turun dari 0,38 dan pernah mencapai 0,41. Keempat, tercatat Rp11.400 triliun kekayaan pengusaha disimpan di bank-bank luar negeri. Kelima, kerusakan lingkungan akibat eksploitasi tak terkendali. Keenam, perampasan tanah negara dan adat oleh pihak-pihak yang tak tersentuh hukum.

Selanjutnya, ketujuh, ketimpangan kepemilikan kekayaan dan lahan secara ekstrem. 10 persen penduduk terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. 90 persen penduduk lainnya hanya menguasai 23 persen kekayaan nasional. Jika dirincikan, 1 persen penduduk terkaya menguasai setidaknya 50,3 persen kekayaan nasional. Sementara lainnya, 1 persen penduduk menguasai 67 persen lahan negara. Sebanyak 99 persen penduduk lainnya pun hanya menguasai 33 persen lahan.

Kedelapan, kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 60,3 persen atau berarti 172 juta jiwa berdasarkan International Monetary Fund (IMF) apabila, garis kemiskinan diukur dari 6.85 USD/hari. Situasi ini, menurut Prof. Mahfud, diperparah oleh kepemimpinan yang disebutnya sebagai "kleptokratik". Di mana elit politik dan ekonomi yang lebih sibuk memperkaya diri sendiri daripada memperbaiki sistem hukum dan kesejahteraan rakyat.

Sebagai solusi, dia menyarankan dua langkah utama guna menyelamatkan negara dari kehancuran lebih lanjut. Yakni, dengan penegakan hukum yang konsisten dan perburuan koruptor tanpa kompromi. "Tegakkan hukum secara konsisten, dan kejar koruptor sampai ke ujung dunia," tegasnya.

Kendati demikian, Prof. Mahfud juga mengapresiasi langkah awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang telah mulai menata sektor pertahanan. Keputusan Presiden (Kepres) No. 5 Tahun 2025 sebagai langkah positif, di mana pemerintah berhasil menyita 1,2 juta hektar lahan sawit ilegal untuk dikembalikan kepada negara.

Sebagaimanan dilansir Antara, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam membangun sebuah bangsa adalah proses panjang yang penuh perjuangan. Setiap negara memiliki perjalanan tersendiri dalam membangun bangsanya. Indonesia memiliki perjalanan panjang yang penuh perjuangan. Kemerdekaan suatu bangsa pun memastikan rakyatnya hidup dalam keadaan baik, bebas kemiskinan, kelaparan, dan penuh keadilan.

"Pembangunan bangsa adalah perjalanan yang sangat panjang. Bisa dikatakan long march," tutup Prabowo.

Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info