Berkelakuan baik merupakan salah satu bentuk perilaku saat seseorang melakukan interaksi sosial. Dalam sosiologi hukum, hukum menjadi alat kontrol sosial melalui suatu proses—baik direncanakan maupun tidak—yang bersifat mendidik, mengajak, atau memaksa masyarakat untuk mematuhi nilai atau kaidah yang berlaku (Sosiologi Hukum, Zainuddin Ali: 22).
Roscoe Pound pernah menyebutkan, hukum sebagai alat kontrol sosial dapat dikembangkan dari norma dan nilai-nilai yang disusun berdasarkan suatu interpretasi dan analogi. Salah satunya melalui kegiatan-kegiatan peradilan. Amerika misalnya, membentuk sistem hukum dan ilmu hukum mereka dengan mengembangkan administrasi peradilan. Salah satu caranya melalui pertimbangan-pertimbangan yang dibuat pengadilan dalam menetapkan suatu putusan yang adil (Zainuddin Ali: 25).
Tidak heran jika berkelakukan baik di Indonesia dijadikan salah satu syarat untuk memperoleh pengurangan hukuman saat berbuat pidana. Bahkan untuk dapat menduduki jabatan/profesi tertentu, berkelakuan baik adalah syarat yang wajib dipenuhi. Meskipun definisi berkelakuan baik dalam berbagai peraturan beragam, biasanya berkelakuan baik dibuktikan melalui sebuah surat yang disebut Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menjelaskan apa itu SKCK. Intinya sebagai surat resmi yang diterbitkan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) terkait ada atau tidak adanya catatan kepolisian. SKCK menjadi penting bagi pencalonan Pejabat Publik atau orang-orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
