Pada dasarnya pengadilan maritim di Inggris bukan merupakan suatu lembaga terpisah dari pengadilan lain, melainkan termasuk salah satu kewenangan High Court of Justice untuk mengadili. Admiralty Court di Inggris sendiri tersedia dari tingkat pertama, yakni pada Divisi Queen’s Bench dalam High Court of Justice.
Lalu pengadilan maritim merupakan lembaga yang melekat pada hakimnya. Ketika sang hakim maritim duduk pada persidangan suatu kasus, maka forum tersebut dinyatakan sebagai pengadilan maritim.
Maritime Court di Belanda
Negara ini memiliki Pengadilan Disipliner Maritim (Maritime Disciplinary Court atau Tuchtcollege voor de Scheepvaart) yang memiliki natur yang hampir sama dengan Mahkamah Pelayaran di Indonesia. Pengadilan ini menggantikan Pengadilan Maritim Belanda (Raad voor de Scheepvaart) yang dibubarkan pada tahun 2010. Forum ini mengadili nahkoda atau perwira kapal yang melanggar peraturan kepelautan.
Pengadilan Disipliner Maritim Belanda menjalankan fungsinya berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Pelaut. Majelis Pengadilan terdiri dari seorang ketua dan dua orang wakil dengan latar belakang hakim senior; serta 32 anggota yang berpengalaman di bidang maritim. Pengadilan ini berwenang untuk mengadili para perwira kapal, termasuk diantaranya kapten kapal, perwira navigasi, insinyur kelautan, perwira kelautan dan operator radio dari kapal berbendera Belanda.
Kasus yang ditangani Pengadilan Disipliner Maritim Belanda berdasarkan aduan dari para pihak yang berkepentingan (dapat merupakan kru, pemilik kapal atau insurer). Selain itu, Menteri Infrastruktur dan Lingkungan dapat pula mengajukan petisi kasus ke pengadilan. Saksi yang diberikan pengadilan ini dapat berupa (i) peringatan; (ii) teguran; (iii) denda tidak lebih dari €4,500; atau (iv) penangguhan izin berlayar dalam jangka waktu tidak lebih dari dua tahun.
Selain Pengadilan Disipliner Maritim, untuk kasus lain yang berada dalam ranah hukum maritim dan transportasi, Pengadilan Distrik Rotterdam ditunjuk sebagai pengadilan yang memegang yurisdiksi eksklusif di seluruh Belanda. Forum yang terletak di kota pelabuhan terbesar Eropa ini ditunjuk sebagai Maritime Chamber. Forum tersebut telah menguasai betul permasalahan maritim di negara tersebut.
Apakah Indonesia Membutuhkan Pengadilan Maritim?
Permasalahan di bidang kelautan bukanlah perkara mudah untuk diselesaikan. Dibutuhkan orang-orang dengan pemahaman, keahlian dan pengalaman khusus untuk menjamin kualitas putusan. Hal inilah yang mendasari dibentuknya divisi khusus maritim baik pada pengadilan Inggris maupun Belanda. Eksistensi pengadilan maritim lebih dari sekadar lembaga, mengingat dibutuhkan kapasitas dan keahlian tertentu guna memberikan putusan yang adil.