Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak tahun 2020 telah mendorong Indonesia dan negara-negara di dunia memperbarui kebijakan dan hukum soal wabah penyakit menular. Bahkan ada upaya membentuk suatu kerja sama internasional dalam pencegahan pandemi. Tahun ini negara anggota World Health Organization (WHO) termasuk Indonesia telah sepakat untuk memperpanjang waktu negosiasi penyusunan Traktat Pandemi internasional. Traktat ini dikenal sebagai WHO Pandemic Treaty.

Perpanjangan satu tahun tersebut menunjukkan keseriusan negara-negara dunia dalam menyusun Traktat Pandemi. Tujuan traktat ini memang sebagai solusi global terhadap ancaman wabah penyakit menular internasional. Berdasarkan pengalaman selama pandemi COVID-19, 194 anggota WHO termasuk Indonesia telah sepakat untuk menginisiasi penyusunan suatu Traktat Pandemi pada November 2020. Traktat ini akan menjadi suatu instrumen hukum internasional. Isinya akan meregulasi upaya kerja sama dalam mencegah, mempersiapkan, serta merespon kejadian pandemi global di masa yang akan datang.
Baca juga:
- Peraturan Teknis UU Kesehatan Terbit, Ini Sejumlah Aturan Pelaksana yang Dicabut
- UU Kesehatan Memperluas Tanggung Jawab Hukum RS
Indonesia mendukung penuh upaya penyusunan Traktat Pandemi sebagai bentuk pelaksanaan ketertiban dunia sesuai amanat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Ini sekaligus pelaksanaan komitmen Indonesia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui akses dan kualitas pelayanan kesehatan nasional yang juga termaktub dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945. Dukungan penuh itu disampaikan oleh Presiden Joko Widodo bersama pemimpin negara lainnya pada tanggal 30 Maret 2021. Mereka membuat pernyataan bersama: “bahwa komunitas internasional harus bisa bekerja sama menuju perjanjian internasional baru untuk kesiapsiagaan dan tanggap darurat pandemi”. Kerja sama ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas kesehatan global bagi masyarakat dan generasi mendatang.
Bagi Indonesia, pencegahan wabah penyakit menular dari luar dan dalam negeri merupakan indikator pencapaian kesehatan nasional. Tentu saja ini tidak dapat dicapai tanpa adanya suatu kerja sama internasional. Perlu dicatat bahwa ancaman kesehatan di era globalisasi dan keterhubungan global tidak lagi datang dari dalam negeri atau sekadar berskala regional. Era ini menyediakan kemudahan akses perjalanan manusia, hewan, dan barang dari antarnegara. Dampaknya adalah meningkatkan frekuensi dan intensitas infeksi wabah penyakit yang dibawa oleh manusia, hewan, dan barang sebagai vektor penyakit. Alhasil frekuensi kejadian epidemi hingga pandemi wabah penyakit menular pun meningkat.
Secara geografis dan demografis, Indonesia rentan terhadap penyebaran dan infeksi penyakit menular. Oleh karena itu, penyusunan Traktat Pandemi oleh negara-negara anggota WHO memiliki nilai strategis sekaligus prioritas nasional bagi Indonesia. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah kebijakan UU Kesehatan Indonesia yang telah diperbarui secara omnibus sudah siap mengakomodasi dan menjalankan rancangan Traktat Pandemi yang sedang disusun?
Tantangan dalam Traktat Pandemi
Penyusunan Traktat Pandemi yang didukung penuh oleh 194 negara bukannya berjalan tanpa permasalahan. Meski dipandang sebagai solusi ampuh dalam pencegahan wabah penyakit menular secara global, tidak mudah menyatukan pandangan dan kepentingan 194 negara. Banyak hal yang harus diatur dalam hal kerja sama, komitmen, tugas, serta tanggung jawab dalam kegiatan pendeteksian, pelaporan, pencegahan, dan penanggulangan wabah secara internasional.
















