Tak kalah penting, revisi terhadap UU N0.24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi UU No.7 Tahun 2020 yang dinilai mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Puncaknya, Pembahasan RUU yang menguras perhatian dalam satu tahun terakhir adalah disahkannya UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mendegradasi perlindungan hak-hak rakyat dan lingkungan.
“UU ini dibuat dengan sangat cepat, tertutup, dan sama sekali tidak partisipatif. Meski mendapatkan penolakan keras dan luas dari publik, Pemerintah dan DPR tidak peduli,” ujarnya.
Selanjutnya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) dikeluarkan dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2020. Selain itu, RUU tentang Pekerja Rumah Tangga mandek; tidak adanya perlindungan warga dari risiko teror aplikasi pinjaman online; privatisasi air Jakarta; reklamasi teluk Jakarta yang terus berlanjut; hingga masih tidak adanya pengendalian pencemaran udara yang maksimal.
Arif menilai dalam rentang tahun yang sama, praktik perlindungan anak berhadapan dengan hukum terus memburuk karena tidak mendapat sentuhan perbaikan dari negara. Selama pandemi, masukan masyarakat dan para ahli untuk penanganan Covid 19 dianggap angin lalu. Pandemi Covid 19 sebagai masalah kesehatan justru dikelola dengan pendekatan keamanan dan ekonomi. Ketentuan UU Kekarantinaan Kesehatan tidak dijalankan secara konsekuen.
Pengacara publik LBH Jakarta, Muhammad Rasyid Ridha menyoroti masih banyaknya pengaduan masyarakat ke LBH. Dia mencatat sepanjang 2020 LBH Jakarta menerima 963 pengaduan khusus dengan jumlah pencari keadilan sebanyak 7.242 orang. “Pengadu tersebut terdiri dari 859 pengadu individu dan 104 pengadu kelompok masyarakat,” kata dia.
Dia merinci dari semua pengaduan, terdapat 257 pengaduan kasus terkait masalah perburuhan. Kemudian 225 pengaduan kasus isu perkotaan dan masyarakat urban; 198 pengaduan kasus isu sipil dan politik. Selanjutnya, 162 pengaduan kasus keluarga; 76 pengaduan kasus perempuan dan anak; dan sisanya ada 348 pengaduan kasus yang sifatnya nonstruktural. “Semua masalah pelanggaran hukum dan hak asasi manusia, serta pembajakan demokrasi yang terjadi. Ini yang kemudian LBH Jakarta catat dan pantau,” katanya.