Ia kemudian cepat bergerak. Kala itu, tanpa menunggu waktu MA membuat posko krisis di Medan. Tim gabungan termasuk pengawasan saat itu mengurusi segala macam kebutuhan. Mulai dari pencarian staf dan hakim yang hilang, inventarisir barang dan aset serta arsip pengadilan yang jelas hilang semua, hingga melakukan penyelamatan terhadap keluarga pengadilan.
“Saat itu saya masih ingat mengantarkan seorang keluarga pengadilan yang selamat namun ditinggal kedua orang tuanya. Kami antarkan hingga ke keluarga besarnya di Tasikmalaya,” ujarnya.
Hal yang sama ia ulangi ketika lindu menggempur Yogyakarta dua tahun setelahnya. (Baca juga: Yang Terlahir dari Nafas Reformasi di Tengah Kemelut Mahkamah)
Urusan unik dari Badan Pengawasan lainnya yang dicatat hukumonline adalah ketika badan tersebut mendapatkan kabar ihwal perilaku hakim yang menyimpang dari normal. Saat itu Bawas dikomandani Sunarto pada 2013.
Seorang hakim dari Pengadilan Negeri Metro, Lampung, dinilai banyak orang mengalami gangguan kejiwaan. Kelakuannya memang mencengangkan, tak seperti hakim biasanya. Bahkan sang hakim sempat diusir oleh warga dari rumah dinasnya karena membakar surat Yasin di jalan umum dekat dengan rumahnya.
Selain membakar surat Yasin, perilaku sang hakim juga sering meresahkan warga, mulai dari melempari rumah warga hingga menebar sampah di sepanjang jalan. Akibat dari kelakuan menyimpangnya, "Hukuman disiplin berupa hakim non palu di Pengadilan Tinggi Bandung selama proses pemeriksaan kesehatan jiwa," kata Kepala Badan Pengawas MA Dr Sunarto, dalam rilis hukuman disiplin periode Juli-September 2013 yang diberitakan hukumonline kala itu.
Bejibunnya urusan di Badan Pengawasan dipahami betul oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali. Sebab sang ketua juga pernah menjadi Ketua Muda Pengawasan. Hatta terkadang tak tega melihat kerja para hakim pengawas yang seolah tak pernah berhenti. Informasi ihwal perilaku hakim atau kabar miring soal peradilan tak hanya ia dapatkan dari pengaduan.