Masa Transisi OSS dan PP 28/2025, Pelaku Usaha Diminta Waspada Implementasi Sistem
Terbaru

Masa Transisi OSS dan PP 28/2025, Pelaku Usaha Diminta Waspada Implementasi Sistem

Pelaku usaha perlu lebih aktif mencari informasi karena tidak semua aturan turunan dipublikasikan secara terbuka di situs resmi kementerian atau lembaga terkait.

Hanifah Dwi Jayanti
Bacaan 3 Menit
CEO Easybiz, Leo Faraytody dalam Diskusi Dinamika OSS dalam Praktik Perizinan Berusaha: Problem, Solusi, dan Update Regulasi bersama Forum Legal Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BUMD SI), di Kantor Hukumonline, Jakarta, Jumat (12/6). Foto: HAN
CEO Easybiz, Leo Faraytody dalam Diskusi Dinamika OSS dalam Praktik Perizinan Berusaha: Problem, Solusi, dan Update Regulasi bersama Forum Legal Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BUMD SI), di Kantor Hukumonline, Jakarta, Jumat (12/6). Foto: HAN

Perubahan regulasi dan sistem dalam perizinan berusaha melalui Online Single Submission (OSS) membawa tantangan baru bagi pelaku usaha. CEO Easybiz, Leo Faraytody, mengingatkan para pelaku usaha untuk lebih waspada terhadap masa transisi implementasi Peraturan Pemerintah (PP) No 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan ketentuan sebelumnya dalam PP No 5 Tahun 2021.

Ia menegaskan, izin usaha yang telah terbit dan masih berlaku tetap dapat digunakan meskipun terdapat perubahan regulasi maupun pembaruan sistem OSS.

“Kalau izinnya masih tetap berlaku, masih tetap dapat digunakan. Jadi di masa transisi ini izin yang sudah ada sebaiknya diamankan, di-print atau di-save, karena kita tidak tahu kadang sistem OSS down atau data sementara tidak bisa diakses akibat pembaruan sistem,” ujarnya dalam Diskusi Dinamika OSS dalam Praktik Perizinan Berusaha: Problem, Solusi, dan Update Regulasi bersama Forum Legal Badan Usaha Milik Daerah Seluruh Indonesia (BUMD SI), di Kantor Hukumonline, Jakarta, Jumat (12/6).

Baca Juga:

 Menurutnya, dalam praktiknya pelaku usaha kerap mengalami kendala ketika sistem OSS mengalami gangguan atau pembaruan sehingga dokumen perizinan sementara tidak muncul. Namun, ia memastikan dokumen tersebut umumnya akan kembali dapat diakses beberapa hari kemudian.

“Kalau izinnya sudah terverifikasi dan masih berlaku, walaupun ada PP 28 dan sistem OSS terbaru tetap bisa digunakan. Tapi kalau izinnya sudah expired, maka harus mengajukan proses baru berdasarkan PP 28 dan Permen BKPM Nomor 5 Tahun 2025,” katanya.

Leo menjelaskan, dalam satu tahun terakhir terdapat banyak perkembangan regulasi terkait OSS dan perizinan berusaha. Selain PP 28 Tahun 2025, terdapat pula Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/BKPM Nomor 5 Tahun 2025, Peraturan Kepala BPS Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, hingga berbagai aturan teknis dan surat edaran sektoral.

Halaman Selanjutnya:
Tags:
Hukumonline Newsroom

Kami Hadir di Instagram

Dapatkan kabar berita pilihan melalui feeds Instagram Hukumonline Newsroom

BERITA TERKAIT

2026 Hak Cipta Milik Hukumonline.com
Cookies Info