Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 terkait permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengembalikan politik anggaran pendidikan pada rel konstitusinya. Putusan ini memerintahkan adanya pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Sementara saat ini terjadi problematika yang sangat krusial dan kompleks soal kesejahteraan guru dan dosen, dan sekarang masih diperjuangkan oleh sejumlah pemohon di MK.

Putusan tersebut tidak hanya menyentuh aspek teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), tetapi juga menegaskan kembali bahwa setiap kebijakan fiskal harus dibangun di atas landasan konstitusional. Dalam negara hukum, APBN bukan sekadar instrumen pembiayaan pemerintahan, melainkan perwujudan pilihan konstitusional negara dalam memenuhi hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, setiap perubahan struktur anggaran harus selalu diuji terhadap mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak boleh dipahami sebagai bentuk penolakan terhadap Program MBG ataupun terhadap komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Sebaliknya, Mahkamah justru mengakui bahwa pemenuhan gizi merupakan kebijakan publik yang penting dan menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan yang dikoreksi Mahkamah bukanlah substansi programnya, melainkan sumber pembiayaan yang digunakan untuk menjalankan program tersebut. Dengan demikian, putusan ini sesungguhnya memperkuat legitimasi MBG karena menempatkannya pada dasar penganggaran yang lebih tepat dan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi.
Pokok persoalan dalam perkara ini sesungguhnya berada pada pertanyaan konstitusional yang jauh lebih mendasar yaitu apakah Program MBG dapat dikategorikan sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan pendidikan. Pertanyaan tersebut menjadi penting karena jawaban atasnya menentukan apakah pembiayaan MBG dapat dimasukkan ke dalam alokasi anggaran pendidikan yang secara konstitusional dilindungi sebesar sekurang-kurangnya 20 persen dari APBN dan APBD. Mahkamah kemudian menegaskan bahwa manfaat suatu program bagi peserta didik tidak serta-merta menjadikan program tersebut sebagai komponen utama penyelenggaraan pendidikan. Dengan kata lain, hubungan fungsional antara pendidikan dan pemenuhan gizi tidak identik dengan kesamaan rezim penganggaran.
Pasal 31 ayat (4) UUD 1945 mengandung amanat yang bersifat imperatif bahwa negara harus memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari APBN maupun APBD. Ketentuan tersebut merupakan bentuk constitutional mandatory spending yang dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan sebagai salah satu hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu, pemenuhan angka dua puluh persen tidak cukup dilakukan secara formal melalui klasifikasi administrasi anggaran, tetapi juga harus mencerminkan substansi pembiayaan yang benar-benar diperuntukkan bagi fungsi utama pendidikan. Cara pandang inilah yang menjadi landasan utama Mahkamah dalam menilai konstitusionalitas norma yang diuji.
Dalam praktik ketatanegaraan modern, APBN bukan hanya dipahami sebagai dokumen fiskal yang memuat daftar penerimaan dan belanja negara. APBN pada hakikatnya merupakan instrumen konstitusional yang menunjukkan bagaimana negara memprioritaskan penggunaan sumber daya publik untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara. Oleh sebab itu, setiap pos anggaran tidak dapat disusun semata-mata berdasarkan pertimbangan efisiensi atau kebutuhan politik pemerintahan, tetapi juga harus memperhatikan batas-batas normatif yang telah ditetapkan oleh konstitusi. Perspektif inilah yang membedakan negara hukum demokratis dengan negara yang menempatkan anggaran semata-mata sebagai instrumen kebijakan politik. Dengan demikian, pembahasan mengenai APBN sesungguhnya selalu merupakan pembahasan mengenai hubungan antara kekuasaan, konstitusi, dan perlindungan hak-hak warga negara.
Salah satu pelajaran penting dari putusan ini adalah bahwa kepatuhan terhadap konstitusi tidak dapat diukur semata-mata dari terpenuhinya angka-angka dalam APBN. Anggaran pendidikan memang dapat secara formal mencapai batas minimal dua puluh persen sebagaimana diperintahkan UUD 1945, tetapi tujuan konstitusi tidak akan tercapai apabila sebagian alokasi tersebut digunakan untuk membiayai program yang berada di luar fungsi utama penyelenggaraan pendidikan. Dalam keadaan demikian, yang muncul bukanlah kepatuhan substantif, melainkan sekadar kepatuhan administratif terhadap konstitusi. Mahkamah melalui putusan ini mengingatkan bahwa makna konstitusi harus dilihat dari tujuan yang hendak dilindungi, bukan hanya dari cara angka-angka anggaran disusun.
















