Masa transisi tersebut harus dimaknai sebagai kesempatan konstitusional, bukan sebagai alasan untuk menunda pelaksanaan putusan Mahkamah. Pemerintah bersama DPR perlu memanfaatkan periode ini untuk merancang model pembiayaan MBG yang lebih mandiri, transparan, dan berkelanjutan tanpa mengurangi alokasi minimum anggaran pendidikan sebagaimana diperintahkan oleh UUD 1945. Pada saat yang sama, proses penyusunan APBN perlu memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga agar setiap program prioritas memperoleh sumber pembiayaan yang tepat sesuai karakteristiknya. Keberhasilan melaksanakan putusan ini pada akhirnya akan menjadi ukuran komitmen negara dalam menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama kebijakan fiskal.
Putusan ini juga memberikan pelajaran yang lebih luas bagi perencanaan APBN pada masa mendatang. Setiap kebijakan anggaran harus disusun berdasarkan prinsip bahwa klasifikasi belanja negara tidak boleh digunakan untuk memperluas atau menggeser makna kewajiban konstitusional yang telah ditentukan secara tegas dalam UUD 1945. Dengan kata lain, kreativitas dalam merancang kebijakan fiskal tetap memiliki batas, yaitu batas yang ditarik oleh konstitusi sebagai hukum tertinggi negara. Perspektif tersebut penting agar APBN tidak hanya menjadi instrumen pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan hak-hak konstitusional warga negara secara konsisten.
Pada akhirnya, Putusan MK mengenai pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan bukan sekadar mengoreksi teknik penyusunan APBN, melainkan mengembalikan politik anggaran pada rel konstitusinya. Konstitusi tidak menghalangi lahirnya program-program strategis pemerintah, termasuk Program MBG, tetapi memastikan bahwa setiap program dibiayai melalui mekanisme yang selaras dengan mandat konstitusional masing-masing. Ketika anggaran pendidikan digunakan sepenuhnya untuk memenuhi fungsi pendidikan dan Program MBG memperoleh sumber pembiayaan yang berdiri sendiri, negara sesungguhnya sedang melindungi dua kepentingan konstitusional sekaligus yaitu hak atas pendidikan dan hak atas kesejahteraan. Disinilah makna terdalam putusan Mahkamah dalam menjaga agar setiap rupiah dalam APBN tidak hanya efektif secara fiskal, tetapi juga sah secara konstitusional.
*) Dr. Wahyu Nugroho, S.H., M.H., Peneliti Jimly School of Law and Government (JSLG) Research Cente, Wakil Direktur JSLG
Artikel Opini ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan/sikap Redaksi Hukumonline
















