Atas dasar pertimbangan tersebut, Mahkamah kemudian menilai bahwa Penjelasan Pasal 22 ayat (3) Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2026 telah memperluas cakupan pengertian "operasional penyelenggaraan pendidikan" melampaui makna yang dikehendaki oleh konstitusi. Perluasan tersebut menyebabkan batas antara pembiayaan pendidikan dan pembiayaan program kesejahteraan menjadi tidak lagi jelas, sehingga berpotensi mengurangi kepastian hukum dalam pengelolaan anggaran negara. Menariknya, arah pertimbangan tersebut telah tercermin sejak proses persidangan ketika Hakim Konstitusi Arsul Sani mempertanyakan keterangan ahli pemerintah yang menyatakan bahwa Program MBG bukan merupakan primary services to education, melainkan hanya secondary services to education atau layanan penunjang pendidikan.
Dari titik inilah muncul pertanyaan konstitusional yang mendasar: apakah layanan yang bersifat penunjang dapat dibebankan pada anggaran yang secara konstitusional diperuntukkan bagi layanan utama pendidikan, sementara berbagai kebutuhan primer pendidikan sendiri masih menghadapi keterbatasan fiskal. Pertanyaan tersebut pada akhirnya memperoleh jawaban dalam putusan Mahkamah yang menegaskan bahwa komponen utama penyelenggaraan pendidikan tetap berkaitan dengan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, evaluasi pembelajaran, serta pengembangan sistem pendidikan, sehingga pembiayaan MBG harus ditempatkan di luar anggaran pendidikan.
Penegasan Mahkamah tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan memiliki kedudukan yang bersifat khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pendidikan tidak diposisikan hanya sebagai salah satu sektor pembangunan, melainkan sebagai hak konstitusional yang menentukan kualitas demokrasi, pembangunan ekonomi, dan keberlanjutan kehidupan berbangsa. Oleh karena itu, alokasi anggaran pendidikan memperoleh perlindungan langsung dari UUD 1945 agar tidak mudah berubah mengikuti dinamika kebijakan fiskal pemerintah dari waktu ke waktu. Dalam perspektif ini, perlindungan terhadap anggaran pendidikan sesungguhnya merupakan perlindungan terhadap masa depan bangsa itu sendiri.
Sebagian pihak mungkin memandang bahwa putusan Mahkamah telah memasuki wilayah kebijakan anggaran yang menjadi kewenangan Presiden dan DPR. Pandangan tersebut sesungguhnya kurang tepat apabila dilihat dari fungsi Mahkamah sebagai penjaga konstitusi. Mahkamah tidak menentukan berapa besar anggaran MBG ataupun apakah program tersebut harus dilanjutkan atau dihentikan. Yang dilakukan Mahkamah hanyalah memastikan bahwa seluruh kebijakan penganggaran tetap berjalan dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh UUD 1945. Dengan demikian, putusan ini justru menegaskan prinsip constitutional review yaitu bahwa setiap kebijakan publik, termasuk kebijakan fiskal, tetap berada di bawah supremasi konstitusi.
Dalam konteks ini, Program MBG tetap merupakan salah satu program strategis nasional yang memiliki tujuan sosial yang penting, terutama dalam meningkatkan kualitas gizi anak dan memperkuat pembangunan sumber daya manusia. Justru karena pentingnya program tersebut, pembiayaannya perlu dibangun di atas fondasi hukum yang kokoh dan tidak bergantung pada penafsiran yang memperluas fungsi anggaran pendidikan. Pemisahan sumber pembiayaan sebagaimana diperintahkan Mahkamah bukanlah bentuk pelemahan terhadap MBG, melainkan langkah untuk memperkuat legitimasi konstitusional sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Dengan skema demikian, baik hak atas pendidikan maupun hak atas pemenuhan gizi dapat diwujudkan secara seimbang tanpa saling mengurangi ruang perlindungan konstitusional masing-masing.
Putusan MK ini seharusnya tidak dipandang hanya sebagai penyelesaian sengketa konstitusional mengenai APBN Tahun Anggaran 2026. Lebih dari itu, putusan ini membuka momentum untuk melakukan pembenahan politik anggaran nasional agar setiap program prioritas memiliki basis pembiayaan yang konsisten dengan fungsi konstitusionalnya. Selama ini, perdebatan mengenai APBN seringkali berfokus pada besaran anggaran, padahal persoalan yang tidak kalah penting adalah ketepatan klasifikasi dan kesesuaian penggunaannya dengan mandat UUD 1945. Karena itu, reformasi politik anggaran tidak hanya menyangkut efisiensi fiskal, tetapi juga menyangkut disiplin konstitusional dalam mengalokasikan keuangan negara.
Mahkamah juga menunjukkan kehati-hatian dalam merumuskan akibat hukum putusannya dengan tidak serta-merta mewajibkan perubahan pada APBN yang sedang berjalan. Pemerintah dan DPR diberikan masa transisi hingga penyusunan APBN Tahun Anggaran 2028 untuk menyesuaikan kembali struktur penganggaran hingga pembiayaan Program MBG dipisahkan dari anggaran pendidikan. Pertimbangan tersebut mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keberlanjutan penyelenggaraan pemerintahan, dan penghormatan terhadap proses penganggaran negara. Dengan demikian, Mahkamah tidak hanya menegakkan konstitusi, tetapi juga mempertimbangkan stabilitas tata kelola keuangan negara dalam masa transisi.
















