Konsep perdamaian ini pula yang menurut Nunung harus menjadi prioritas utama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, mediasi adalah alternatif yang paling mengakomodasi konsep tersebut. Akan tetapi, hingga saat ini pengaturan mediasi belum optimal apalagi menjadi prioritas.
Sejumlah kendala ditemukan dalam penelitian di lapangan. Salah satu sebabnya karena UU No.30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa sebagai payung hukum mediasi hanya sedikit menjelaskan soal mediasi. Beragam perincian soal mediasi tersebar pada peraturan pelaksana lintas instansi seperti Mahkamah Agung, Bank Indonesia, dan OJK.
Berbagai regulasi yang mengatur perincian mediasi tersebut pun menurut Nunung belum mengakomodasi seluruh prinsip syariah dalam konsep islah. Mediasi dalam berbagai regulasi di Indonesia berkiblat pada konsep Barat yang tidak sepenuhnya sejalan dengan syariah.
Dalam kesimpulan Nunung, untuk menunjang perkembangan industri perbankan syariah agar semakin memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah maka diperlukan undang-undang khusus mengenai mediasi. Undang-undang ini juga harus mengakomodasi konsep islah dengan mengacu kepentingan nasional di bidang perbankan syariah.
“Pengaturan mediasi dengan semangat Islam penting sekali, dimana sekarang ada kecenderungan bisnis secara syariah, agar aspirasi masyarakat terlindungi,” kata ko-promotor Yoni Agus Setyono kepada hukumonline saat diwawancarai secara terpisah.
Nunung juga mengusulkan agar OJK dan Mahkamah Agung, masing-masing sebagai otoritas yang berwenang, memberikan dukungan pembinaan hingga pengawasan agar mediasi sebagai penyelesaian sengketa di bidang keuangan terus diperkuat.